REGIONAL:
- Politisi PDIP Aria Bima mengomentari viralnya kediaman Jokowi di Solo yang diberi nama "Tembok Ratapan Solo" di Google Maps.
- Aria Bima menilai masyarakat, khususnya Gen Z, kini lebih mengedepankan meritokrasi daripada pengkultusan individu terhadap pemimpin.
- Ia mengingatkan bahwa ekspresi di medsos bisa jadi upaya menjerumuskan pemimpin menjadi bahan hujatan publik tanpa diketahui motifnya.
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima angkat bicara mengenai fenomena viralnya kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo yang ditandai sebagai "Tembok Ratapan Solo" di Google Maps.
Aria menilai ekspresi publik di media sosial adalah bagian dari demokrasi, namun ia mengingatkan bahwa era pengkultusan individu kini mulai bergeser ke arah meritokrasi.
Ia awalnya enggan menanggapi terlalu jauh informasi yang bersumber dari media sosial yang tidak mendalam.
Menurutnya, informasi di media sosial sulit dipastikan motifnya, apakah murni mendukung atau justru berniat menjerumuskan.
"Apakah itu mendukung Pak Jokowi atau menjerumuskan (menjlomprongke) Pak Jokowi, kan kita juga nggak ngerti. Tapi intinya, demokrasi itu selain terkait pemilu yang jujur dan adil, juga kebebasan berpendapat, termasuk lewat media sosial yang sudah diatur UU ITE," ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Aria melihat adanya perubahan tren perilaku pemilih dan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z.
Ia menilai model pengkultusan tokoh atau individu sudah tidak lagi mendapatkan respons positif dari generasi tersebut.
"Model pengkultusan saya kira sudah tidak terlalu mendapatkan respons terutama Gen Z ya. Sekarang kan tingkat ID partai saja menurun, ID personal meningkat," jelasnya.
Ia menekankan bahwa ekspresi publik terhadap pemimpin, termasuk kepada Jokowi, kini lebih diarahkan pada aspek meritokrasi serta visi dan misi nyata bagi bangsa. Rakyat, menurutnya, sudah semakin cerdas dalam menilai seorang pemimpin.
"Saya melihat bentuk-bentuk ekspresi kepada siapapun lah tidak hanya Pak Jokowi, mulai sekarang ke arah meritokrasi dan ke arah hal-hal yang menyangkut visi misi seseorang pemimpin untuk bangsa ini ke depan seperti apa," tambahnya.
Lebih lanjut, ia memberikan peringatan mengenai bahaya pengkultusan yang berlebihan di media sosial. Dalam istilah Jawa, ia menyebut hal itu bisa menjadi upaya untuk menjlomprongke atau menjerumuskan seseorang agar menjadi bahan hujatan publik.
"Tiba-tiba ada orang yang memberikan kultus yang begitu besar, banyak menjlomprongke orang Jawa bilang, biar jadi hujatan publik. Jadi saya tidak berkomentar mengenai informasi dari media sosial kecuali berita dari media mainstream," pungkasnya.
Sebelumnya, kediaman Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, di kawasan Sumber, Solo, memicu diskusi publik setelah titik koordinatnya di Google Maps mendadak berubah nama menjadi 'Tembok Ratapan Solo'.
Perubahan nama tersebut diduga merupakan hasil kontribusi pengguna platform yang kemudian viral melalui narasi satir di media sosial sebagai destinasi populer bagi kalangan generasi Z.
Ajudan pribadi AKBP Syarif Fitriansyah menyatakan bahwa pihak internal tidak merasa tersinggung dengan penamaan tersebut saat dihubungi awak media pada Senin, 16 Februari 2026.
TERPOPULER