-
Kantor Berita Tasnim mengklaim Benjamin Netanyahu tewas atau terluka dalam serangan balasan baru-baru ini.
-
Kehadiran Netanyahu di publik menghilang selama empat hari tanpa adanya bukti video terbaru yang rilis.
-
Utusan Amerika Serikat secara mendadak membatalkan kunjungan resmi ke Israel tanpa alasan yang jelas.
Suara.com - Kabar mengejutkan datang dari Kantor Berita Tasnim yang merilis klaim tentang nasib Benjamin Netanyahu.
Media asal Teheran tersebut menyebarkan informasi bahwa Perdana Menteri Israel kemungkinan telah tewas saat ini.
Selain kabar kematian, muncul juga dugaan bahwa pemimpin Israel itu mengalami luka yang sangat parah.
Informasi ini menyebar luas di tengah eskalasi perang yang melibatkan pihak Iran melawan Israel-Amerika Serikat.
Dugaan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Netanyahu tidak muncul di depan publik selama empat hari.
Biasanya Netanyahu sangat aktif membagikan pesan video harian kepada warga dan media internasional secara rutin.
Namun belakangan ini dirinya justru menghilang secara misterius dari pandangan mata publik dunia tanpa ada konfirmasi.
Segala pernyataan yang mengatasnamakan Netanyahu saat ini hanya dikeluarkan dalam bentuk teks tertulis saja oleh kantornya.
Tidak ada satu pun bukti fisik berupa video atau foto terbaru yang dirilis untuk membantah klaim tersebut.
Baca Juga: Korea Utara Bela Iran, Dukung Penuh Mojtaba Khamenei dan Kecam Serangan AS Israel
Hal ini memicu kecurigaan besar bahwa sedang terjadi sesuatu yang sangat signifikan di internal pemerintahan Israel.
Kondisi di sekitar rumah pribadi Perdana Menteri Israel dilaporkan sedang berada dalam pengawasan militer luar biasa.
Langkah pengamanan yang sangat ketat tersebut diterapkan tanpa adanya penjelasan resmi dari otoritas keamanan setempat.
Tasnim juga melaporkan spekulasi bahwa tokoh penting lain seperti Itamar Ben-Gvir turut menjadi korban jiwa.
Bahkan saudara kandung Netanyahu yang bernama Iddo dikabarkan mungkin telah tewas dalam insiden serangan terbaru.
Meski demikian semua klaim terkait kematian para pejabat tinggi tersebut memang belum mendapatkan verifikasi independen.