UU Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Pembuatan Aturan Baru

Selasa, 17 Maret 2026 | 10:30 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025). [ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan]

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun DPR inkonstitusional bersyarat.
MK memerintahkan Pemerintah dan DPR RI menyusun undang-undang baru mengenai hak keuangan dalam dua tahun.
UU Nomor 12 Tahun 1980 tetap berlaku sementara; batal permanen jika aturan baru tidak dibuat.

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan soal uang pensiun pimpinan dan anggota DPR-RI dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat.

Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan permohonan nomor 191/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR-RI, membuat undang-undang baru soal hak keuangan pimpinan tinggi negara dan bekas pimpinan lembaga tinggi negara.

Para pembentuk undang-undang diberikan waktu dua tahun untuk menyelesaikan aturan baru soal hak keuangan ini.

"Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182) bertentangan I dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (23/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)

UU terkait uang pensiun untuk pimpinan, anggota DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan.

Melalui putusan ini, MK memerintahkan DPR dan pemerintah membentuk UU baru. Jika tidak, hak keuangan terkait dengan pensiun DPR tidak memiliki kekuatan hukum.

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan," tegas Suhartoyo.

"Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen," tandas dia.