REGIONAL:
- Diskusi lintas generasi di Jakarta Selatan menyoroti perlunya kepemimpinan intrinsik untuk mengatasi krisis sistemik bangsa.
- Beberapa tokoh mengkritik melemahnya moral pemimpin dan berubahnya partai politik menjadi entitas komersial saat ini.
- Kualitas kepemimpinan berdampak pada kebijakan strategis, termasuk pertahanan, dan perlunya kerendahan hati dalam berkuasa.
Suara.com - Kekhawatiran terhadap arah masa depan bangsa kembali mengemuka dalam diskusi lintas generasi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026) malam.
Forum ini menekankan pentingnya menghadirkan kembali konsep kepemimpinan intrinsik sebagai kunci keluar dari kebuntuan krisis sistemik di berbagai sektor.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai krisis multidimensi yang terjadi saat ini tidak lepas dari melemahnya standar moral dalam kepemimpinan nasional.
Menurutnya, banyak pemimpin lebih mengandalkan otoritas formal dibanding integritas dan rekam jejak.
“Dalam masa depan yang sulit, kita butuh pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus punya track record dan integritas, bukan sekadar menggunakan otoritas tanpa kebijaksanaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti menurunnya kualitas sumber kepemimpinan yang berdampak pada pengambilan keputusan strategis negara.
Kondisi tersebut dinilai membuat kebijakan sering tidak partisipatif dan jauh dari kepentingan rakyat.
“Sumber kepemimpinan berkualitas makin menurun, digantikan penggunaan kekuasaan yang tidak melibatkan partisipasi publik,” kata Sudirman.
Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto, menilai krisis kepemimpinan juga berdampak pada kebijakan pertahanan, terutama dalam pengadaan alat utama sistem senjata.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan militer harus sejalan dengan kesejahteraan prajurit dan rakyat.
“Negara tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menyejahterakan rakyat. Lebih baik alat yang cukup tapi mumpuni, daripada membeli banyak namun cepat usang,” tegasnya.
Endriartono juga mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah keterbatasan anggaran pertahanan.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi mengurangi kesejahteraan prajurit di level bawah.
“Anggaran stagnan, tapi struktur bertambah. Ini harus dihitung dampaknya pada prajurit,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengkritik sistem politik yang dinilai tidak lagi sehat karena partai politik cenderung berubah menjadi entitas komersial.
TERPOPULER
