PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan

Suara.com - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, di Istana Kepresidenan memicu analisis mendalam terkait arah koalisi nasional.

Akademisi sekaligus pengajar Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek, menilai momen ini secara efektif mematahkan spekulasi negatif mengenai posisi PDIP terhadap pemerintahan baru.

Menurut Awiek, kehadiran Megawati di Istana merupakan langkah positif bagi konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Pernyataan ini sekaligus merespons dinamika politik yang sempat memanas akibat perbedaan pandangan terhadap sejumlah kebijakan strategis.

"Menepis anggapan bahwa PDIP akan menjadi 'gangguan' terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah sebelumnya muncul kritikan PDIP terhadap program MBG bahkan melarang kader PDIP ikut dalam program tersebut," kata Awiek sebagaimana dilansir Antara, Jumat (20/3/2026).

Lebih lanjut, pertemuan ini dipandang memiliki makna simbolis yang kuat. Awiek menilai kehadiran Megawati secara langsung di hadapan Presiden Prabowo dapat dilihat sebagai langkah pengganti atas ketidakhadiran Megawati dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar beberapa waktu lalu.

Secara geopolitik dan nasional, rekonsiliasi dua tokoh besar ini dianggap sebagai fondasi penting bagi ketahanan negara.

Kesepahaman antara pemimpin partai pemenang pemilu legislatif dengan presiden terpilih dinilai akan berdampak langsung pada posisi Indonesia di mata dunia.

"Pertemuan tersebut semakin memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah isu konflik Timur Tengah dan keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP)," katanya.

Stabilitas pemerintahan yang kokoh diyakini akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi berbagai agenda pembangunan nasional tanpa hambatan politik yang berarti di parlemen maupun di akar rumput.

"Hanya dengan persatuan maka pembangunan akan tercapai. Perbedaan sikap politik sudah selesai ketika pemilu, selebihnya setelah pemerintahan berjalan maka sekat-sekat politik itu harus dipupus," kata mantan Anggota DPR RI itu.