Minat Investor Anjlok 52 Persen, Surat Utang RI Mulai Tak Laku?

Suara.com - Minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) mulai menunjukkan tekanan pada penghujung Oktober 2026. Hal ini tercermin dari penurunan tajam nilai penawaran yang masuk dalam lelang surat utang pemerintah, meski kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih besar.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dilihat Senin (1/11/2026) menunjukkan, total penawaran investor dalam lelang SUN pada 27 Oktober 2026 hanya mencapai Rp31,09 triliun. Angka ini merosot sekitar 52% dibandingkan lelang sebelumnya pada 13 Oktober 2026 yang mencatatkan penawaran Rp64,86 triliun.

Penurunan minat tersebut juga tercermin dari nominal surat utang yang berhasil dimenangkan pemerintah. Pada lelang 13 Oktober, pemerintah menyerap Rp35 triliun. Namun, pada lelang 27 Oktober, jumlah yang dimenangkan turun menjadi Rp20,65 triliun.

Dengan demikian, dalam dua kali lelang SUN selama Oktober, pemerintah mengantongi Rp55,65 triliun dari total penawaran investor sebesar Rp95,95 triliun.

Tekanan juga terlihat dari keputusan pemerintah yang tidak memenangkan satu seri SUN baru, yakni SPN03270127. Padahal, seri tersebut menerima penawaran investor sebesar Rp3,61 triliun.

Di sisi lain, investor mulai meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah. Dalam lelang 27 Oktober, yield sejumlah seri obligasi negara tenor menengah dan panjang berada di kisaran 7,37%-7,55%.

Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah masih membutuhkan pembiayaan besar untuk menutup defisit APBN 2026.

Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Oktober 2026, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto hingga 30 September 2026 mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp302 triliun penerbitan SBN neto yang harus direalisasikan untuk mencapai target tahun ini.

Sementara itu, target pembiayaan utang pemerintah dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Hingga akhir September, realisasinya baru mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4%.

Pemerintah Sebut Penerbitan Masih Sesuai Target

Meski penawaran dalam lelang SUN akhir Oktober mengalami penurunan, pemerintah memastikan penerbitan surat utang masih berjalan sesuai target.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerbitan SBN tetap mengacu pada target pembiayaan dan defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah juga menyatakan penerbitan surat utang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kas, kondisi pasar, serta efisiensi biaya pembiayaan.

Sebelumnya, Suahasil menyebut pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar. Ketika kondisi pasar sedang kurang kondusif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian agar biaya utang tetap terkendali.

Dengan demikian, penurunan nominal surat utang yang dimenangkan dalam lelang tidak serta-merta menunjukkan pemerintah kesulitan memperoleh pembiayaan.

Untuk mengukur apakah surat utang pemerintah benar-benar mulai kehilangan daya tarik, investor perlu melihat rasio bid-to-cover, yakni perbandingan antara total penawaran yang masuk dengan nominal yang dimenangkan pemerintah.

Pada lelang 27 Oktober, total penawaran Rp31,09 triliun masih lebih besar dibandingkan nominal yang dimenangkan sebesar Rp20,65 triliun. Artinya, permintaan investor secara agregat masih melampaui jumlah yang diserap pemerintah.

Namun, penurunan penawaran dibandingkan lelang sebelumnya serta kenaikan yield pada sejumlah seri menjadi sinyal yang patut dicermati.

Terlebih, pemerintah masih harus memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang besar menjelang akhir tahun.