Pemerintah Prioritaskan Sekolah Tatap Muka, Menko PMK: Hindari Learning Loss

Suara.com - Pemerintah menegaskan pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas di tengah situasi krisis global. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan agar kualitas pendidikan tidak dikorbankan, termasuk dengan mencegah potensi learning loss pada siswa.

Penegasan ini disampaikan Pratikno dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026, dengan merujuk langsung arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya.

Menurutnya, sektor pendidikan tidak boleh terdampak penurunan kualitas di tengah tekanan global. Karena itu, proses belajar mengajar diminta tetap berjalan optimal dan sebisa mungkin dilakukan secara luring.

“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Ia menegaskan, hasil koordinasi lintas kementerian menghasilkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Pemerintah sebelumnya sempat membahas opsi metode hybrid, namun akhirnya tidak dijadikan prioritas.

“Pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” tegasnya.

Selain itu, Pratikno juga menyoroti pentingnya menjaga layanan dasar lain tetap berjalan normal, termasuk layanan kesehatan yang disebut harus beroperasi penuh tanpa gangguan.

Di sisi lain, pemerintah justru mendorong percepatan transformasi di sektor lain sebagai respons atas krisis global. Ia mengutip arahan Presiden yang menyebut krisis harus dijadikan momentum akselerasi agenda strategis nasional, termasuk swasembada pangan dan energi.

Dalam konteks pendidikan, pemerintah juga tengah mendorong berbagai program peningkatan kualitas, mulai dari revitalisasi sekolah hingga pengembangan sekolah unggulan.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” katanya.

Sementara itu, untuk mendukung efisiensi birokrasi, pemerintah akan mempercepat transformasi sistem kerja, termasuk optimalisasi rapat daring, pembatasan perjalanan dinas non-esensial, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.

Namun demikian, Pratikno menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan layanan publik, terutama di sektor pendidikan.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.