- Presiden Trump mengklaim pembicaraan produktif dengan Iran, namun Teheran membantah, menyatakan itu upaya AS menekan harga minyak dunia.
- Mesir, Turki, dan Pakistan menjadi perantara komunikasi tidak langsung antara AS dan Iran setelah eskalasi perang sejak 28 Februari 2026.
- Iran menuntut jaminan keamanan, ganti rugi AS, dan aturan baru Selat Hormuz sebagai syarat pascaperang, menolak gencatan senjata saja.
Sebagai langkah antisipasi, Iran pada Selasa menunjuk mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Bagher Zolghadr, sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang baru.
Analis politik Babak Vahdad menilai penunjukan figur berlatar belakang militer ini merupakan sinyal keras dari Teheran.
“Terus terang saja, ini lebih mirip sistem yang bersiap untuk mengelola konfrontasi berkepanjangan daripada sistem yang sedang mempersiapkan kompromi,” kata Vahdad.
Sementara itu, penundaan serangan lanjutan AS memunculkan spekulasi. Sejumlah pakar menduga Trump sengaja mengulur waktu untuk meredam harga minyak yang telah melonjak 50 persen, sembari menunggu kedatangan ribuan Marinir AS.
Pekan lalu, 2.500 Marinir tiba di Timur Tengah, dan armada USS Tripoli dari Jepang diyakini tengah membawa ribuan pasukan tambahan. Trump bahkan dikabarkan tengah menimbang opsi darat untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor 90 persen minyak Iran.
Seorang profesor ilmu politik dari Uni Emirat Arab, Abdulkhaleq Abdulla, memberikan pandangan pesimistis terhadap jalur diplomasi.
“Pembicaraan diplomatik adalah satu hal, apa yang saya lihat di lapangan adalah hal lain,” ujar Abdulla.
Ia menegaskan bahwa negara-negara Teluk tidak akan pernah menerima kendali Iran atas Selat Hormuz, karena hal itu akan membuat ekspor energi kawasan tersebut tersandera selamanya.
“Adalah tugas komunitas internasional untuk merebutnya kembali, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu cara militer,” tambah Abdulla.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
