Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?

Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara terbuka mengklaim bahwa Washington tengah melangsungkan pembicaraan "produktif" dengan Iran. Namun, di Teheran, para pejabat Iran dengan tegas menepis klaim tersebut, menyebutnya sebagai berita bohong yang sengaja diembuskan AS sekadar untuk menekan lonjakan harga minyak dunia.

Seperti dilansir dari Al Jazeera, dua sumber diplomatik senior di kawasan tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi antara AS dan Iran sejatinya memang terjadi, meski tidak secara langsung. Dalam beberapa hari terakhir, Mesir, Turki, dan Pakistan telah membuka saluran komunikasi sebagai perantara.

Kendati demikian, para ahli memandang skeptis peluang terjadinya gencatan senjata dalam waktu dekat, mengingat jurang pemisah yang teramat lebar antara tuntutan kedua belah pihak.

Sikap para pemimpin Iran justru semakin keras terkait konsesi yang harus mereka dapatkan dari AS. Eskalasi ini memuncak sejak perang pecah pada 28 Februari 2026 lalu, ditandai dengan serangan AS dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Aksi Balasan dan Garis Merah Baru Iran

Di medan tempur, AS dan Israel mengklaim operasi militer mereka sukses besar. Pentagon bahkan sesumbar telah menghancurkan 90 persen kapasitas rudal Iran. Namun, Teheran membuktikan sebaliknya. Mereka tetap mampu melancarkan serangan presisi kapan pun mereka mau.

Iran kini mengadopsi taktik "mata ganti mata" untuk memulihkan daya getar militernya. Setelah Israel menyerang ladang gas South Pars di Iran, pasukan Teheran langsung membalas dengan menghantam fasilitas gas utama Qatar pekan lalu, yang melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor Doha.

Demikian pula saat fasilitas nuklir Natanz diserang, Iran menembakkan dua rudal balistik yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam kota Arad serta Dimona, melukai lebih dari 180 orang.

Lebih jauh, Iran tak lagi sekadar menuntut gencatan senjata. Mereka menginginkan tatanan pascaperang yang menjamin keamanan dan pemulihan ekonomi secara jangka panjang. Para pejabat politik dan militer Iran mematok "garis merah" baru: AS harus membayar ganti rugi, memberikan jaminan pasti bahwa Iran tidak akan diserang lagi, dan menyepakati kerangka aturan baru di Selat Hormuz, jalur vital bagi seperlima ekspor minyak global yang kini lumpuh akibat ratusan kapal tertahan.

Peneliti senior di Center for International Policy di Washington, DC, Negar Mortazavi, menilai Iran akan memanfaatkan pengaruh ekonominya.

“Pengendalian pergerakan di Selat Hormuz ini sekarang memberi mereka ide, ‘mungkin kita bisa mengenakan biaya pelayaran seperti beberapa tempat lain di dunia’, ada diskusi-diskusi semacam itu di Iran,” kata Mortazavi, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (25/3/2026).

Para analis meyakini Teheran tidak akan melepaskan pengaruh di Selat Hormuz tanpa konsesi yang sepadan, terutama setelah pemerintahan Trump pada Jumat lalu terpaksa mencabut sementara sanksi atas 140 juta barel minyak Iran di laut demi menurunkan harga energi.

Apa yang Diinginkan AS?

Di sisi lain, AS terus berusaha mencegah Iran merakit bom nuklir. Pada Senin lalu, Trump menuntut Iran untuk menyerahkan lebih dari 400 kilogram uranium yang nyaris mencapai tingkat senjata nuklir. Namun, Iran mengklaim persediaan tersebut telah terkubur di bawah reruntuhan fasilitas nuklirnya yang dibom oleh AS sendiri.

Menariknya, tuntutan AS terkait program rudal Iran dilaporkan mulai melunak. Jika sebelumnya Washington menuntut pembongkaran total, sumber diplomatik menyebut AS kini menawarkan agar Iran diizinkan menyimpan 1.000 rudal jarak menengah.

Meski begitu, krisis kepercayaan yang akut membuat diplomasi berjalan di tempat. Iran mengingat rekam jejak Trump yang pernah dua kali mengebom Iran tepat saat utusannya sedang bernegosiasi (pada Juni 2025 dan Februari 2026), ditambah retorika Trump yang kerap menyuarakan pergantian rezim.

Pertanyaan Seputar Para Negosiator Iran

Pertanyaan besar lainnya adalah siapa yang akan memimpin negosiasi dari pihak Iran. Serangan koalisi AS-Israel telah menewaskan banyak petinggi, termasuk Ali Larijani yang selama ini menjadi perantara utama diplomasi.

Sebagai langkah antisipasi, Iran pada Selasa menunjuk mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Bagher Zolghadr, sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang baru.

Analis politik Babak Vahdad menilai penunjukan figur berlatar belakang militer ini merupakan sinyal keras dari Teheran.

“Terus terang saja, ini lebih mirip sistem yang bersiap untuk mengelola konfrontasi berkepanjangan daripada sistem yang sedang mempersiapkan kompromi,” kata Vahdad.

Sementara itu, penundaan serangan lanjutan AS memunculkan spekulasi. Sejumlah pakar menduga Trump sengaja mengulur waktu untuk meredam harga minyak yang telah melonjak 50 persen, sembari menunggu kedatangan ribuan Marinir AS.

Pekan lalu, 2.500 Marinir tiba di Timur Tengah, dan armada USS Tripoli dari Jepang diyakini tengah membawa ribuan pasukan tambahan. Trump bahkan dikabarkan tengah menimbang opsi darat untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor 90 persen minyak Iran.

Seorang profesor ilmu politik dari Uni Emirat Arab, Abdulkhaleq Abdulla, memberikan pandangan pesimistis terhadap jalur diplomasi.

“Pembicaraan diplomatik adalah satu hal, apa yang saya lihat di lapangan adalah hal lain,” ujar Abdulla.

Ia menegaskan bahwa negara-negara Teluk tidak akan pernah menerima kendali Iran atas Selat Hormuz, karena hal itu akan membuat ekspor energi kawasan tersebut tersandera selamanya.

“Adalah tugas komunitas internasional untuk merebutnya kembali, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu cara militer,” tambah Abdulla.

Reporter: Tsabita Aulia