Korsel Bagi-bagi Duit Tak Mau Warganya Hidup Susah saat Harga BBM Naik

Suara.com - Pemerintah Korea Selatan baru saja merumuskan langkah besar dengan mengajukan dana tambahan sebesar 26,2 triliun won.

Nilai fantastis yang setara dengan Rp290 triliun ini disiapkan untuk meredam guncangan ekonomi akibat konflik global.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga bahan bakar minyak yang tidak terkendali.

Ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah menjadi pemicu utama munculnya kebijakan darurat finansial ini.

Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri tetap terjaga di tengah ketidakpastian situasi internasional.

"Gelombang besar krisis dengan cepat mendekati perekonomian kami, didorong oleh peningkatan tajam tentang ketidakpastian di dalam dan luar negeri akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel Park Hong-keun pada Selasa.

Kabinet telah memberikan lampu hijau terhadap usulan yang menitikberatkan pada tiga sektor krusial bagi ketahanan nasional.

Prioritas pertama adalah merespons harga minyak yang melambung tinggi demi menjaga kelangsungan hidup warga sipil.

Selain itu, pemerintah berkomitmen meminimalkan potensi kerugian industri sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Penyebab utama gejolak ini adalah penutupan akses di Selat Hormuz yang menghambat distribusi energi dunia.

Gangguan pasokan ini bermula sejak aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.

Kondisi tersebut sangat memukul Korea Selatan yang selama ini sangat bergantung pada sumber energi impor.

Menteri Hong-keun menambahkan bahwa harga minyak tinggi dan inflasi memberikan beban lebih berat kepada kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan generasi muda di Korea Selatan.

Untuk mengatasi beban tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai langsung dengan total nilai Rp53,1 triliun.

Dana ini ditujukan bagi 70 persen penduduk yang masuk dalam kategori kelompok berpenghasilan paling rendah.

Diperkirakan sebanyak 35,8 juta jiwa warga akan merasakan manfaat dari pembagian dana bantuan sosial pemerintah tersebut.

Setiap individu akan menerima dana berkisar antara 100 ribu won hingga maksimal 600 ribu won per orangnya.

Nominal yang diterima masyarakat akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan serta lokasi tempat tinggal.

Wilayah yang mengalami penurunan populasi secara drastis akan mendapatkan perhatian khusus dalam skema distribusi dana ini.

Manfaat terbesar hingga 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang akan diberikan kepada penerima jaminan hidup dasar yang tinggal di wilayah metropolitan Seoul.

Pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp56,5 triliun untuk menjaga kestabilan harga bahan bakar di pasar domestik.

Alokasi ini juga mencakup perlindungan terhadap pasokan nafta yang menjadi bahan baku vital bagi industri petrokimia.

Mekanisme pembatasan harga yang telah berjalan sejak Maret akan diperkuat untuk memantau harga di tingkat distributor.

Pemerintah secara rutin akan menetapkan batas atas harga setiap dua pekan mengikuti perkembangan pasar minyak internasional.

Dari anggaran tambahan Rp56,5 triliun tersebut, sebanyak 87,7 miliar won (Rp971,8 miliar) di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan tingkat pengembalian biaya transportasi umum hingga 30 persen selama enam bulan, sebagai tindak lanjut dari sistem rotasi kendaraan wajib selama lima hari.

Langkah insentif biaya transportasi ini merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil berlebih.

Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan sistem pembatasan kendaraan di sektor publik, sambil mendorong partisipasi sukarela dari sektor swasta dan mempromosikan penggunaan transportasi umum.

Selain urusan energi, dana sebesar Rp107 triliun akan dikirimkan untuk memperkokoh kondisi finansial pemerintah di tingkat daerah.

Sektor kewirausahaan bagi generasi muda juga mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp21 triliun untuk penciptaan lapangan kerja.

Investasi pada sektor energi terbarukan tidak dilupakan dengan alokasi mencapai Rp5,5 triliun dalam paket anggaran ini.

Ketahanan rantai pasokan industri nasional juga mendapatkan tambahan kekuatan modal sebesar Rp7,7 triliun dari pemerintah.

Hal yang menarik adalah anggaran raksasa ini disusun tanpa perlu menerbitkan surat utang atau obligasi negara baru.

Pemerintah memanfaatkan sisa pendapatan pajak sebesar Rp279 triliun dan dana publik lainnya sebesar Rp11 triliun.

"Pendapatan pajak tambahan ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dicapai di bawah pemerintahan saat ini, termasuk tingginya sektor semikonduktor dan kinerja pasar saham yang kuat," kata Menteri Hong-keun.

Partai-partai oposisi juga telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tambahan tersebut pada sidang pleno yang dijadwalkan pada Jumat (3/4).