- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah menerima USD 30 ribu dari swasta terkait korupsi haji 2023-2024.
- KPK menduga Ismail Adham dan Asrul Azis Taba memberi uang suap kepada mantan staf khusus Gus Yaqut.
- Dua tersangka swasta tersebut memperoleh keuntungan tidak sah total mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun 2024.
Suara.com - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut membantah adanya penerimaan uang dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Dia menyebut tidak ada uang sebesar USD 30 ribu yang dia terima dari Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham melalui mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
“Nggak ada (penerimaan uang USD 30 ribu),” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).
Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyampaikan adanya dugaan pemberian uang sebesar USD 30 ribu dari Ismail kepada Gus Alex.
“Tersangka ISM (Ismail Adham) diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA (Gus Alex) sebesar USD 30.000,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Ismail juga diduga memberikan sejumlah uang kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Dirjen PHU Kementerian Agama, Hilman Latief sebesar USD 5.000 dan SAR (Riyal) 16.000.
“Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp27,8 miliar,” ujar Asep.
Di sisi lain, KPK juga menduga Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba memberikan uang sebesar USD 406 ribu kepada Gus Alex.
“Tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000,” ucap Asep.
Dengan begitu, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Asrul bisa mendapatkan keuntungan tidak sah mencapai miliaran rupiah.
“Delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar,” ungkap Asep.
Dia menilai penetapan dua tersangka baru dalam kasus ini mematahkan klaim Yaqut yang mengaku tak menerima uang dari perkara tersebut.
“YCQ itu kan selalu dibilang tuh di mana-mana atau digaung-gaungkan disampaikan bahwa 'enggak ada nerima apa-apa' kan gitu. Enggak nerima apa-apa gitu kan, enggak ada. Nah, dengan dilakukannya upaya paksa terhadap dua orang ini, sudah jelas bahwa kedua orang ini tadi disebutkan memberikan sejumlah uang,” tutur Asep.
“Jadi yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa ada sejumlah uang, kickback ya, yang diterima (YCQ),” tambah dia.
Asep menjelaskan tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara.
TERPOPULER
