Deforestasi Indonesia Melonjak 66 Persen di 2025, Papua hingga Kalimantan Paling Terdampak

Suara.com - Deforestasi Indonesia kembali melonjak tajam pada 2025. Data terbaru yang dirilis Auriga Nusantara dalam laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) mencatat, luas hutan yang hilang mencapai 433.751 hektare.

Angka ini meningkat 66 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 261.575 hektare, sekaligus menjadi lonjakan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Lonjakan ini menandai tren yang mengkhawatirkan. Setelah relatif stabil sejak 2021, laju deforestasi kini kembali menanjak drastis.

Dalam rata-rata bulanan, Indonesia kehilangan sekitar 36.146 hektare hutan sepanjang 2025, dengan periode tertinggi terjadi antara April hingga Oktober dan puncaknya pada Mei.

Kalimantan masih menjadi episentrum deforestasi nasional, mempertahankan posisi tertinggi sejak 2013. Namun, lonjakan paling mencolok justru terjadi di Tanah Papua yang bertambah 60.337 hektare dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi persentase, Pulau Jawa mencatat kenaikan paling ekstrem hingga 440 persen, meski secara luas tetap lebih kecil dibanding wilayah lain.

Deforestasi kini terjadi hampir di seluruh Indonesia, menjangkau 383 kabupaten/kota atau sekitar 74 persen wilayah administratif nasional. Sepuluh wilayah dengan deforestasi tertinggi didominasi kawasan Kalimantan dan Papua, menyumbang sekitar 22 persen dari total kehilangan hutan nasional.

Di Sumatera bagian utara, lonjakan deforestasi bahkan beriringan dengan bencana ekologis. Aceh mengalami peningkatan hingga 426 persen, Sumatera Utara 281 persen, dan Sumatera Barat melonjak drastis hingga 1.034 persen. Ketiga wilayah ini juga dilanda banjir dan longsor besar pada penghujung 2025, memperkuat indikasi bahwa hilangnya hutan berkorelasi dengan meningkatnya risiko bencana.

Dari sisi tata kelola, mayoritas deforestasi terjadi di kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sebanyak 71 persen atau 307.801 hektare deforestasi terjadi di kawasan hutan, sementara sisanya berada di area penggunaan lain (APL). Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak hanya terjadi di wilayah “abu-abu”, tetapi juga di area yang seharusnya dilindungi.

Lebih jauh, laporan ini juga menyoroti peran kebijakan pembangunan dalam mendorong deforestasi. Program ketahanan pangan yang mencadangkan 20,6 juta hektare kawasan hutan disebut berkontribusi signifikan, dengan sekitar 78.213 hektare atau 18 persen deforestasi nasional terjadi di area tersebut. Proyek-proyek besar, termasuk Program Strategis Nasional, turut mempercepat pembukaan hutan.

Auriga menilai kondisi ini sebagai alarm serius bagi masa depan hutan Indonesia. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, tren deforestasi berpotensi terus meningkat dan memperparah krisis lingkungan.

Sejumlah rekomendasi pun diajukan, mulai dari perlindungan total hutan alam tersisa, penguatan tata ruang, perluasan kawasan konservasi, hingga insentif bagi pihak yang menjaga hutan. Tanpa langkah konkret, lonjakan deforestasi bukan hanya soal hilangnya tutupan hutan, tetapi juga ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia.