Eks Wakapolri Kritik Durasi Pendidikan Polri Hanya 5 Bulan: Masak Polisi Cuma Bisa Hormat dan Baris?

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti tajam kualitas pendidikan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol, mantan Wakapolri ini mempertanyakan efektivitas masa pendidikan Bintara yang kini hanya berlangsung selama lima bulan.

Ia menegaskan, meskipun dirinya mendukung penuh penguatan anggaran bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, kualitas lulusan harus menjadi prioritas utama demi menghasilkan personel yang profesional.

Namun, Adang memberikan catatan kritis mengenai durasi sekolah bagi anggota Bintara yang dinilainya terlalu singkat.

Menurutnya, waktu lima bulan tidak cukup untuk membentuk kompetensi teknis kepolisian yang mendalam bagi para personel yang menjadi ujung tombak di lapangan.

“Lalu saya ingin bertanya kepada Kalemdiklat, apakah selama ini kalau dulu sih dilakukan dan mudah-mudahan sekarang masih terus dilakukan untuk anggota-anggota Bintara Polri. Kan sekarang sekolahnya hanya 6 bulan ya? 5 bulan malah,” cecar Adang dalam rapat.

Ia menambahkan bahwa jika masa pendidikan tidak diperpanjang, dikhawatirkan personel Polri tidak memiliki keahlian khusus di luar kemampuan fisik dasar.

“Kita fair aja di ruangan ini ya, fair. Dengan 5 bulan apa yang diharapkan? Terbuka aja kepada kita. Karena terus terang saja kami gitu ya, dan kita harapkan, kalau masih pendidikan Polri Bintara 5 bulan sekarang berat sekali. Karena kita tahu bahwa basis kepolisian itu ada di bintara-bintara Polri,” tuturnya.

Bagi Adang, Bintara adalah kekuatan inti organisasi Polri. Jika pendidikannya dangkal, maka pelayanan terhadap masyarakat akan terdampak.

“Kalau seorang polisi dididik cuman 5 bulan, dia cuman bisa hormat, baris, lari, betul nggak? Jadi mohon dukungannya,” tegas politisi PKS tersebut.

“Karena apa pun juga mayoritas dan kekuatan Polri, tulang punggungnya Polri itu ada di bintara-bintara Polri," sambungnya.

Selain durasi pendidikan umum, Adang juga mempertanyakan eksistensi pusat pendidikan (Pusdik) spesialis yang dulu menjadi kebanggaan Polri dalam mencetak penyidik dan intelijen andal.

“Dan saya ingin bertanya, apakah pendidikan-pendidikan spesialis ya? Dulu kan kita terkenal sekali, kalau Reserse bangga, 'saya keluaran Megamendung'. Intelijen, 'saya bangga keluaran dari Bandung'. Ya,” kenangnya.

Ia mengkhawatirkan hilangnya spesialisasi ini akan berujung pada banyaknya kasus penyimpangan prosedur di lapangan karena kurangnya pemahaman hukum dan teknis penyidikan.

“Apakah pusdik-pusdik seperti itu itu masih berjalan? Karena apa pun juga setelah dia pendidikan umum tadi bintara, kalau tidak diteruskan oleh sekolah lanjutan yang spesifik, ya terjadilah kasus-kasus yang sekarang Komisi III temukan, ya. Para pemeriksa, penyidik di lapangan yang hanya keluar dari pendidikan mungkin masuk menjadi pemeriksa, dia tidak tahu gimana proses penyidikan,” paparnya.

Lebih lanjut, Adang mendesak agar anggaran Lemdiklat Polri dikelola untuk memperpanjang masa pendidikan dan menghidupkan kembali sekolah-sekolah spesialis.

“Jadi sekali lagi tiga poin yang saya sampaikan: Saya dari Fraksi PKS sangat mendukung dukungan permintaan anggaran itu; dan kedua juga saya harapkan masalah pendidikan 5 bulan dipertimbangkan; dan saya minta penjelasan tentang sampai di mana sekarang sekolah-sekolah spesialis itu berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” pungkasnya.