Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah

Suara.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menyoroti kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu.

Direktur CV Promiseland tersebut didakwa dalam dugaan kasus korupsi terkait proyek pembuatan 20 video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurut Fajar, perkara ini tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan hukum administratif. Ia menilai, kasus tersebut juga mencerminkan adanya potensi kriminalisasi terhadap kerja kreatif.

"Ini bukan hanya soal selisih anggaran, tetapi tentang bagaimana kerja kreatif dipahami, atau justru tidak dipahami, oleh sistem," kata Fajar, Jumat (3/4/2026).

Ia menilai pendekatan audit yang selama ini lebih menitikberatkan pada bukti fisik, seperti kuitansi pembelian barang, menjadi akar persoalan. Padahal dalam industri kreatif, nilai utama justru terletak pada ide, narasi, serta proses produksi yang tidak selalu bisa diukur secara material.

"Dalam kerja kreatif, nilai utama justru terletak pada ide, narasi, dan proses produksi yang tidak selalu dapat diukur secara material. Ketika hal ini diabaikan, yang terjadi adalah 'pembunuhan' perlahan terhadap industri kreatif," tegasnya.

Lebih jauh, Fajar mengingatkan dampak psikologis yang bisa muncul di kalangan pelaku industri kreatif, terutama UMKM. Ia menilai, kasus ini berpotensi membuat videografer, desainer, hingga kreator konten menjadi ragu untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya dalam proyek yang menggunakan dana desa atau anggaran negara.

Padahal, penggunaan dana desa untuk produksi konten kreatif seperti video profil desa dapat menjadi investasi jangka panjang. Konten tersebut dinilai efektif sebagai sarana promosi untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi lokal.

"Terjadi penurunan kepercayaan yang nyata. Pelaku kreatif khawatir perbedaan penilaian harga dapat berujung pada kriminalisasi. Ini menciptakan rasa takut untuk berkolaborasi," jelasnya.

Fenomena ini, lanjut Fajar, dikenal sebagai chilling effect, yaitu kondisi ketika ketakutan terhadap risiko hukum membuat pelaku industri menahan diri untuk berkarya atau mengambil peluang kerja.

Jika terus dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Karena itu, Fajar menekankan pentingnya reformasi kebijakan dalam pengelolaan jasa kreatif. Pemerintah didorong untuk merevisi Standar Harga Satuan (SHS) agar lebih mengakomodasi nilai kerja intelektual.

Selain itu, ia juga menyarankan agar proses audit melibatkan asosiasi profesi, seperti komunitas videografer, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan adil.

"Pemerintah seharusnya mengedepankan penyelesaian administratif atau perdata sebelum membawa kasus ke ranah pidana. Jangan sampai pelaku kreatif langsung dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan konteks pekerjaannya," tambahnya.

Fajar menegaskan, kasus Amsal Sitepu harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya berpegang pada formalitas administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang menghargai kreativitas dan kerja manusia.

"Jika kreativitas terus dipandang sebelah mata, kita bukan hanya kehilangan satu pelaku kreatif, tetapi juga masa depan industri kreatif itu sendiri," pungkasnya.