Sahroni Tegaskan Hitung Kerugian Negara Wajib Lewat BPK: Kalau Tidak, Landasan Hukumnya Tidak Valid

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan bahwa setiap perhitungan kerugian negara dalam kasus hukum berpotensi tidak sah jika tidak didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Sahroni merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara.

Ia menilai putusan MK tersebut sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari dualisme perhitungan yang selama ini sering terjadi di lapangan.

“Iya, iya dong (enggak valid). Karena kan itu landasan hukum. Kalau ini landasan hukum saja enggak dipakai, ya buat apa ada Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2024).

Politisi Partai NasDem ini memberikan dukungan penuh terhadap ketegasan MK. Menurutnya, langkah ini akan mengakhiri tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam menentukan nilai kerugian negara.

“Jadi saya sangat setuju MK memutuskan itu supaya tidak ada tumpang tindih aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sahroni mengingatkan bahwa secara konstitusi, BPK memang dibentuk khusus oleh negara sebagai lembaga auditor yang independen untuk mengawasi penggunaan uang rakyat.

Maka, sudah sewajarnya jika otoritas tertinggi dalam menghitung kerugian negara berada di tangan lembaga tersebut.

“Nah, maka yang berkompeten dari dulu sebenarnya adalah BPK untuk memeriksa dan mengaudit terkait dengan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Ia pun meminta seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan, untuk patuh dan menjadikan hasil audit BPK sebagai satu-satunya rujukan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

“Tidak ada kata lain, BPK adalah bagian dari negara untuk mengaudit proses pengawasan kerugian negara. Ya, para penegak hukum lain berpedoman harus kepada hal keputusan undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, MK melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024 menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga tunggal yang berwenang menyatakan kerugian negara. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata dan aktual (delik materiil).

“Konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual,” demikian bunyi pertimbangan hukum MK.

Putusan ini sekaligus menepis permohonan uji materi dari sejumlah pihak yang menginginkan agar pembuktian kerugian negara tidak bersifat eksklusif di BPK. MK tetap berpegang pada Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang memandatkan BPK sebagai badan yang bebas dan mandiri dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara.