REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Indonesia pada Selasa (1/4/2026), menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai respons terhadap krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Salah satu dampak signifikan dari konflik tersebut adalah penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi ini cukup krusial mengingat sekitar 19–25 persen impor minyak nasional melewati selat tersebut.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini ditujukan bagi pekerja di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor swasta.
Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor-sektor esensial yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti kesehatan, energi, pelayanan publik, dan infrastruktur.
Selain bertujuan mengurangi konsumsi BBM, kebijakan WFH juga dinilai memiliki potensi dalam menekan emisi karbon. Logika yang digunakan adalah berkurangnya mobilitas harian pekerja akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga emisi dari sektor transportasi dapat ditekan. Namun seberapa efektif solusi tersebut?
Apakah WFH Bisa Dijadikan Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon ?
Work From Home (WFH) digadang-gadang bisa mengurangi emisi karbon. Hal ini didasarkan pada berkurangnya jumlah kendaraan di jalan karena para pekerja tidak melakukan mobilitas ke kantor. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Dilansir dari The Guardian (2/4/2026), sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Sciences menunjukkan bahwa pekerja yang melakukan WFH tidak secara signifikan mengurangi emisi karbon.
Penelitian tersebut menemukan bahwa dengan bekerja dari rumah atau WFH satu hari dalam sepekan hanya mampu mengurangi sekitar 2 persen emisi karbon.
Rendahnya penurunan emisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan pendingin ruangan (AC) di rumah pada saat WFH.
Selain itu, praktik Work From Anywhere (WFA) yang kerap terjadi saat WFH juga berpotensi menghasilkan emisi tambahan dan tidak sejalan dengan tujuan dari kebijakan yang ada, yaitu menghemat konsumsi BBM.
Bekerja dari rumah juga meningkatkan penggunaan listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik, seperti handphone dan laptop. Tidak hanya itu, penggunaan layanan digital dan internet pada aplikasi penunjang pekerjaan, seperti email dan zoom bergantung pada data center yang membutuhkan energi yang besar serta sistem pendingin agar dapat beroperasi dengan baik.
Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan melalui kegiatan Work From Home (WFH), dapat disimpulkan bahwa WFH tidak dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi lain yang lebih efektif untuk mengatasi masalah emisi karbon di Indonesia.
WFH sementara memang dinilai relevan sebagai langkah darurat untuk mengendalikan permintaan energi dalam jangka pendek. Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kebijakan ini dapat menjadi instrumen taktis untuk menahan konsumsi BBM sekaligus memberi sinyal pentingnya efisiensi energi.
Namun, kebijakan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Dalam konteks risiko gangguan pasokan energi global yang berkelanjutan, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi melalui langkah yang lebih struktural.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menetapkan protokol penghematan energi nasional, membatasi perjalanan dinas non-prioritas, serta memperkuat transportasi publik melalui insentif dan subsidi yang tepat sasaran. Transparansi informasi terkait stok dan distribusi BBM juga penting untuk mencegah kepanikan publik.
Dalam jangka menengah, diversifikasi pasokan energi, percepatan program substitusi impor, serta pembentukan pusat kendali energi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas. Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan cadangan energi, percepatan transisi ke energi terbarukan, pengembangan transportasi publik, serta adopsi kendaraan listrik menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Dengan kata lain, krisis ini seharusnya tidak hanya direspons sebagai gangguan sementara, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong transformasi sistem energi nasional yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tangguh terhadap risiko geopolitik.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER
