- Oknum petugas di Jakarta Selatan diduga memanipulasi laporan kinerja di aplikasi JAKI dengan menggunakan foto identik pada tanggal berbeda.
- Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengonfirmasi praktik tersebut dan saat ini sedang memproses pemeriksaan melalui pihak Inspektorat.
- Pemprov DKI Jakarta berencana memperketat sistem verifikasi aplikasi JAKI dengan fitur pendeteksi rekayasa digital dan pengambilan gambar secara langsung.
Suara.com - Masyarakat Jakarta kembali digegerkan oleh temuan muslihat oknum petugas dalam melaporkan kinerjanya melalui aplikasi JAKI.
Sebuah unggahan dari akun @glensaimima di platform Threads membongkar praktik culas yang disebut telah lama terjadi, jauh sebelum skandal foto AI di kawasan Kalisari, Jakarta Timur, viral.
Modus operandi yang terungkap adalah penggunaan satu foto yang identik, namun diunggah untuk dua laporan kegiatan pada hari yang berbeda.
Dalam bukti foto yang beredar, terlihat suasana di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, dengan posisi bus dan pedagang kaki lima yang letaknya persis sama.
Meskipun visualnya serupa hingga ke detail terkecil, keterangan timestamp atau stempel waktu pada gambar menunjukkan perbedaan tanggal, yakni 23 Oktober 2025 dan 25 Oktober 2025.
Pengunggah mengklaim bahwa teknik manipulasi ini merupakan cara lama yang dianggap lebih "cerdas" dibandingkan penggunaan filter AI yang sempat viral sebelumnya.
Temuan ini pun langsung memantik kritik tajam dari warganet terkait integritas dan kejujuran para petugas dalam menjalankan tugas rutin pemantauan wilayah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memberikan konfirmasi pada Rabu (8/4/2026).
"Itu benar, dan kami sudah temukan juga," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun memastikan bahwa saat ini mereka tengah mendalami temuan penyimpangan laporan digital tersebut.
"Sedang diproses. Kami akan koordinasi dengan Inspektorat untuk diperiksa," lanjut Budi.
Langkah koordinasi dengan pihak Inspektorat diharapkan mampu menguak seberapa luas praktik manipulasi laporan ini telah terjadi di lingkungan instansi terkait, yang oleh pengunggah disebut masih bagian dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.
Pemprov DKI saat ini juga tengah berupaya memperketat sistem verifikasi akhir dalam layanan JAKI setelah skandal Kalisari.
Ke depan, sistem akan dilengkapi dengan mekanisme dokumentasi berbasis pengambilan gambar secara langsung di lapangan, sehingga setiap bukti tindak lanjut diambil secara real time dan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.
Pengembangan sistem juga diarahkan pada kemampuan mendeteksi potensi penggunaan AI maupun bentuk rekayasa digital lainnya.
TERPOPULER
