Boni Hargens: TNI Ikut Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Perang di Timur Tengah

Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan aktif menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Peran tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meredam efek gejolak global terhadap ekonomi dalam negeri.

Menurut Boni, TNI mengambil langkah proaktif agar turbulensi geopolitik tidak berubah menjadi krisis ekonomi domestik.

“TNI memastikan bahwa dinamika konflik internasional tidak mentransformasi dirinya menjadi krisis ekonomi di dalam negeri,” ujarnya, Kamis (9/4).

Boni menjelaskan, kontribusi TNI mencakup pengamanan infrastruktur energi strategis.

Satuan TNI ditempatkan di titik vital seperti kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan penyalahgunaan.

“Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan,” kata Boni.

Di bidang intelijen, TNI disebut bekerja sama dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memetakan ancaman secara komprehensif.

Informasi dari jaringan intelijen militer dinilai menjadi kontribusi penting dalam operasi penindakan terhadap penyalahgunaan subsidi energi.

Boni juga menyoroti komitmen pemerintah Prabowo-Gibran dalam menjaga subsidi tetap tepat sasaran.

“Pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan kapasitas cadangan strategis.

Langkah ini disebut penting untuk meredam volatilitas harga energi global akibat konflik geopolitik.

Penegakan hukum tanpa kompromi juga menjadi fokus utama. Boni menyebut Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas kejahatan energi.

“Tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat,” tegasnya.

Boni menambahkan, penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi masih menjadi ancaman serius dari dalam negeri.

Praktik ilegal tersebut dinilai langsung merugikan masyarakat kecil dan membebani anggaran negara.

“Ketika LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan. Ibu rumah tangga harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak bisa memasak karena tabung subsidi menghilang,” jelas Boni.

Meski demikian, Boni optimistis ancaman tersebut dapat diatasi melalui sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah.

Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri.

“Sinergi tiga pilar ini membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi. Ini harus menjadi standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global,” pungkasnya.