Koordinasi dengan Kepala Daerah, Wamensos Dorong Sekolah Rakyat 2026, DTSEN, & Pemberdayaan

Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas, meliputi pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro didampingi Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mu’minun, serta Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun bersama jajaran. Wamensos Agus Jabo turut didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, menyampaikan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara telah masuk dalam Tahap III tahun 2026 dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

“Kami mendorong agar seluruh kesiapan administratif, termasuk legalitas lahan dan dokumen lingkungan, dapat segera diselesaikan agar pembangunan berjalan sesuai tahapan,” ujar Herman.

Ia juga menegaskan secara tidak langsung bahwa kesiapan administrasi menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi program Sekolah Rakyat berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melaporkan bahwa usulan Sekolah Rakyat di wilayahnya juga telah masuk dalam Tahap III tahun 2026, dengan kesiapan lahan serta proses AMDAL yang sedang berjalan.

“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, melalui kesiapan lahan, penguatan data, dan sinergi lintas sektor,” ujar Anom.

Ia menyampaikan bahwa Pemalang terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos, serta tengah menyiapkan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi sekitar 46.000 jiwa. Selain itu, ia melaporkan bahwa penanganan hunian tetap bagi korban banjir berjalan dengan baik.

Di sektor pemberdayaan, Anom juga menyinggung tantangan program anyaman pelepah pisang yang terkendala faktor cuaca, meskipun telah mendapat dukungan mesin pemintal dari Kemensos. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan agar program pemberdayaan dapat semakin optimal.

Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengusulkan dukungan sarana produksi berupa mesin pemarut singkong untuk mendukung pengembangan pangan lokal.

“Kami berharap adanya dukungan alat produksi agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia secara tidak langsung menekankan bahwa penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di daerah.

Dalam diskusi, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang turut menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, antara lain tantangan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta kebutuhan rotasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pendamping sosial masih menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Menanggapi berbagai hal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan desil 2.

“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” tegas Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi program berbasis data. Secara tidak langsung, Agus Jabo menegaskan bahwa kualitas DTSEN menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh intervensi sosial berjalan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” tambahnya.

Terkait kendala koordinasi di lapangan, Agus Jabo mengarahkan agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan unit teknis terkait di Kementerian Sosial.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala menyampaikan komitmen penguatan pemberdayaan melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis data.

“Kami akan mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4,” ujarnya.

Adrianus juga menegaskan secara tidak langsung bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam memperluas dampak program pemberdayaan secara berkelanjutan.***