Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi mulai merancang regulasi ketat bagi seluruh lalu lintas kapal yang melintasi kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini diambil sebagai bentuk pertahanan kedaulatan setelah upaya diplomasi dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu di Pakistan.

Dikutip dari Sputnik, Teheran kini memposisikan jalur perairan tersebut sebagai instrumen tawar utama dalam menghadapi tekanan militer global yang kian meningkat.

Ketegangan ini menjadi babak baru dalam konfrontasi terbuka yang mengancam stabilitas distribusi energi dari wilayah Timur Tengah.

Blokade fisik yang diluncurkan Washington memaksa Iran untuk menggunakan legitimasi hukum internasional atas wilayah perairannya sendiri.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan aset nasional yang sangat vital bagi mereka.

Mohajerani menyatakan kebijakan ini penting untuk menjaga posisi tawar negara dalam dinamika hubungan internasional yang sedang memanas.

"Selat Hormuz adalah aset strategis negara kami. Seperti halnya aset yang digunakan sebagai alat tawar dalam hubungan dengan negara lain, perlu dibuat aturan khusus," kata Mohajerani.

Pemerintah Iran memastikan akan menggerakkan seluruh sumber daya demi menjamin penghormatan dunia terhadap kedaulatan wilayah tersebut.

Teheran menilai intervensi asing di koridor maritim tersebut telah melampaui batas kewajaran hukum laut internasional saat ini.

Kegagalan Diplomasi di Islamabad

Situasi memburuk setelah perundingan langsung antara perwakilan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan apa pun.

Padahal, pertemuan yang dimulai pada 11 April tersebut diharapkan mampu memperpanjang napas gencatan senjata yang sebelumnya diinisiasi Donald Trump.

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengonfirmasi bahwa delegasi mereka meninggalkan meja perundingan dengan hasil yang nihil pada hari berikutnya.

Kegagalan ini langsung direspons oleh Gedung Putih dengan perintah penghentian total seluruh akses kapal dari dan menuju Iran.