- Pemprov DKI Jakarta menyusun strategi mitigasi El Nino dengan memperkuat kerja sama daerah untuk menjaga stok beras.
- Gubernur Pramono Anung mengizinkan PT Dharma Jaya mengimpor 7.500 ekor sapi Australia guna menjaga stabilitas harga daging.
- Pemprov DKI Jakarta mengawasi distribusi BBM dan menjamin ketersediaan gas LPG 3 kilogram selama fenomena iklim berlangsung.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyusun strategi guna menangkal dampak negatif fenomena iklim El Nino yang mengancam stabilitas pangan serta energi di ibu kota.
Fokus utama saat ini tertuju pada penguatan kerja sama dengan daerah mitra demi menjaga ketersediaan komoditas beras bagi warga Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan pihaknya bakal turun tangan memberikan bantuan teknis jika daerah produsen mulai terdampak kekeringan hebat akibat cuaca ekstrem.
"Misalnya contoh, beras dan yang lain-lain, kami sekarang ini sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya kalau ada persoalan El Nino dan kemudian berdampak pada daerah tersebut, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan bantuan, salah satunya misalnya pompa dan sebagainya. Kenapa ini dilakukan? Supaya produksinya tetap terjaga," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).
Selain urusan beras, orang nomor satu di Jakarta saat ini juga menaruh atensi besar pada ketersediaan stok daging sapi di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Eks Sekretaris Kabinet ini secara resmi telah memberikan restu kepada BUMD PT Dharma Jaya untuk menggenjot volume impor sapi hidup dari Australia.
Langkah ini diambil guna memastikan harga daging tetap terkendali, dan mencegah kelangkaan stok akibat gangguan distribusi global maupun domestik.
"Yang kedua, misalnya contoh tentang daging. Saya sudah menyetujui Dharma Jaya untuk menambah impor sapi dari Australia yang kemarin sudah mengirim kurang lebih 3.000, kali ini dari 7.500 target saya izinkan untuk segera dimasukkan. Lebih baik stoknya ada di Jakarta, daripada kemudian masih harus menunggu di luar," tegas Pramono.
Tak hanya sektor pangan, Pemprov DKI Jakarta juga mewaspadai potensi gejolak pada sektor energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun kebijakan BBM berada di bawah wewenang pemerintah pusat, Pramono berkomitmen melakukan manajemen distribusi yang ketat agar tidak terjadi kelangkaan di wilayah Jakarta.
Sorotan tajam juga diberikan pada ketersediaan gas LPG 3 kilogram, yang menjadi kebutuhan vital masyarakat bawah dan pelaku UMKM selama masa El Nino.
"Kami akan me-manage supaya Jakarta ini tidak kekurangan. Hanya memang yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah LPG 3 kilogram, dan untuk itu kami akan melakukan (langkah antisipasi)," pungkasnya.