Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan rapor hijau pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.

"APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun," papar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2025 tercatat sangat moncer dengan angka 5,21 persen yang berhasil melampaui capaian nasional sebesar 5,11 persen.

"Yang menggembirakan, pada Maret 2026 indeks keyakinan konsumen mencapai 145,5. Ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta," lanjut Pramono.

Kepercayaan diri masyarakat Jakarta semakin tinggi dengan peningkatan penjualan riil sebesar 4,92 persen, serta lonjakan jumlah penumpang transportasi massal yang mencapai 112 juta orang.

"Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik," tegas Pramono.

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif, dengan angka inflasi yang terkendali di posisi 3,37 persen serta penyusutan jumlah penduduk miskin menjadi 4,03 persen di ibu kota.

"Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah menjadi 5,18 juta orang atau naik 46,8 ribu. Ini perkembangan yang menggembirakan di awal tahun," jelas Pramono.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menyentuh angka Rp8,74 triliun.

"Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I," beber Lusi.

Guna meringankan beban ekonomi warga, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan belanja perpajakan atau tax expenditure senilai Rp864 miliar bagi para wajib pajak.

Realisasi belanja daerah pada awal tahun ini juga diklaim sebagai rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi.

"Kami harus menjaga arus kas tetap sehat. Percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun sangat membantu. Jika tren ini terjaga, akan terbentuk kurva S lambat di awal, akselerasi di tengah, dan stabil di akhir," kata Michael.

Keberhasilan ini tentu menjadi fondasi yang kokoh bagi Jakarta untuk terus menjaga arah pembangunan yang berpihak kepada kemaslahatan seluruh warga di tengah tantangan global.

"Mudah-mudahan momentum yang baik ini bisa terus kita jaga," pungkas Pramono.