Waspada! Polri Bongkar 7 Modus Haji Ilegal, Dari Visa Ziarah Hingga Skema Ponzi Rugikan Jemaah

Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) secara resmi mengungkap berbagai praktik lancung dalam penyelenggaraan ibadah haji nonprosedural.

Praktik haji ilegal ini dinilai sangat berisiko, tidak hanya dari sisi hukum di Arab Saudi, tetapi juga potensi kerugian materiil dan moril yang sangat besar bagi para calon jamaah asal Indonesia.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin di Jakarta, Jumat (17/4/2026), menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan intensif di lapangan, ditemukan fakta bahwa para pelaku kejahatan ini semakin canggih dalam menyusun strategi untuk mengelabui masyarakat yang ingin segera berangkat ke tanah suci.

Penyalahgunaan Visa Non-Haji dan Izin Tinggal

Salah satu temuan paling mencolok dalam operasi pemantauan Polri adalah penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Para oknum penyelenggara haji ilegal diketahui memanfaatkan visa yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi ibadah haji, seperti visa ziarah (turis) dan visa kerja.

“Modusnya, calon jamaah diberangkatkan lebih awal untuk mendapatkan izin tinggal (iqamah) yang kemudian digunakan untuk berhaji,” kata Nunung sebagaimana dilansir Antara.

Strategi ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan ketat otoritas setempat saat puncak musim haji tiba. Namun, penggunaan visa ziarah untuk berhaji merupakan pelanggaran berat di Arab Saudi yang dapat berujung pada deportasi hingga pencekalan permanen.

Penawaran Haji Tanpa Antre

Di tengah masa tunggu haji reguler yang mencapai puluhan tahun, tawaran haji tanpa antre menjadi daya tarik utama bagi masyarakat kelas menengah ke atas di kota-kota besar.

Polri menemukan adanya penawaran haji dengan biaya sangat tinggi namun menggunakan visa yang tidak sesuai ketentuan resmi.

Para pelaku memanfaatkan visa furoda, mujamalah, hingga visa amil (petugas). Padahal, pada dasarnya visa amil tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi karena diperuntukkan bagi petugas pendukung.

Ketidaksesuaian antara biaya yang dibayarkan jamaah dengan jenis visa yang diberikan menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana penipuan.

Jalur Tikus Melalui Negara Tetangga

Modus lain yang teridentifikasi adalah penggunaan paspor atau visa dari negara ketiga. Polri menemukan adanya warga negara Indonesia (WNI) yang diberangkatkan secara ilegal melalui Malaysia, Filipina, hingga Brunei Darussalam.

Calon jemaah dibawa ke negara-negara tersebut terlebih dahulu sebelum diterbangkan menuju Arab Saudi dengan identitas atau dokumen yang dimanipulasi agar seolah-olah bukan berasal dari kuota haji Indonesia.

Praktik ini sangat berisiko karena jika terjadi masalah hukum di luar negeri, perlindungan konsuler terhadap jamaah tersebut menjadi sangat rumit.

Selain itu, banyak jamaah yang akhirnya gagal berangkat dari embarkasi internasional utama seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar karena dokumen mereka terdeteksi bermasalah oleh petugas imigrasi.

Skema Ponzi dan Penggelapan Dana Haji

Selain masalah dokumen, Polri juga menyoroti aspek finansial yang merugikan jamaah. Ditemukan praktik penipuan dengan skema ponzi, di mana dana dari calon jamaah yang baru mendaftar digunakan untuk membiayai keberangkatan jamaah yang sudah lama menunggu.

Skema ini sangat rentan runtuh ketika jumlah pendaftar baru menurun, yang mengakibatkan jamaah terakhir gagal berangkat dan uang mereka raib.

Terdapat pula modus penggelapan dana dengan dalih keadaan kahar (force majeure). Oknum biro perjalanan seringkali menggunakan alasan situasi darurat yang tidak terduga untuk menghindari kewajiban mengembalikan uang jamaah yang gagal berangkat.

“Modus ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan nonprosedural yang merugikan masyarakat,” ujar Nunung.

Ancaman Biro Perjalanan Ilegal

Polri memberikan perhatian khusus pada menjamurnya biro perjalanan haji dan umrah yang tidak memiliki izin resmi. Biro-biro ini tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kementerian Agama.

Ciri-ciri biro ilegal ini biasanya menggunakan identitas atau afiliasi palsu dengan travel besar yang sudah resmi. Mereka menawarkan paket perjalanan yang tidak transparan, tidak memiliki standar pelayanan yang jelas, serta tidak memberikan jaminan perlindungan bagi jemaah selama berada di luar negeri.

Hal ini seringkali berujung pada penelantaran jamaah di Arab Saudi tanpa kejelasan akomodasi dan transportasi.

Sebagai langkah nyata perlindungan masyarakat, Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah.

Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan ekosistem ibadah haji bersih dari praktik kriminal.

Nunung mengatakan, Satgas Haji Polri akan mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif (imbauan), preventif (pencegahan), dan penegakan hukum yang tegas.

“Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.

Polri berkomitmen untuk menertibkan seluruh biro perjalanan ilegal yang masih nekat beroperasi dan merugikan calon jamaah.

Imbauan untuk Calon Jemaah

Mengingat tingginya risiko yang dihadapi, Polri meminta masyarakat untuk lebih selektif dan tidak mudah tergiur oleh janji manis keberangkatan instan.

Verifikasi legalitas biro perjalanan melalui aplikasi resmi Kementerian Agama menjadi langkah awal yang wajib dilakukan oleh setiap calon jamaah.

“Kami mengimbau masyarakat memastikan pendaftaran haji melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur tawaran haji tanpa antre, serta menggunakan visa haji resmi,” ujarnya.

Dengan mengikuti prosedur yang sah, jemaah tidak hanya mendapatkan kepastian keberangkatan, tetapi juga jaminan keselamatan dan kenyamanan selama menjalankan ibadah di tanah suci.