REGIONAL:
- Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat menggelar demonstrasi di Kantor YLBHI pada Jumat, 17 April 2026 terkait akses keadilan.
- Massa menuntut YLBHI meningkatkan transparansi pendanaan serta pemerataan advokasi hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini terabaikan.
- Jagara mendesak YLBHI mengawal kasus besar seperti tragedi KM50 dan Kanjuruhan agar penegakan hukum berjalan lebih konsisten.
Suara.com - Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat (Jagara) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor YLBHI pada Jumat (17/4/2026).
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari independensi lembaga bantuan hukum hingga transparansi pendanaan dan pemerataan advokasi hukum.
Ketua Umum Jagara, Kahpril Gibran, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan akses keadilan lebih luas.
Ia menilai, selama ini advokasi hukum kerap terfokus pada kasus yang mendapat perhatian publik.
“Kami mendorong agar advokasi hukum tidak hanya fokus pada isu yang viral. Masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan, tetapi tidak mendapat sorotan,” ujar Gibran kepada wartawan.
Menurutnya, YLBHI memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, independensi dan profesionalitas lembaga tersebut dinilai harus dijaga secara konsisten.
Selain itu, Jagara juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan serta sumber pendanaan YLBHI.
Gibran menilai keterbukaan informasi menjadi bagian dari akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik, apalagi isu aliran dana asing ke LSM kerap menjadi sorotan,” katanya.
Dalam aksinya, Jagara turut mengkritik pendekatan advokasi yang dinilai lebih menonjolkan narasi di ruang publik.
Mereka meminta YLBHI lebih aktif turun langsung ke masyarakat, khususnya dalam mendampingi kelompok yang memiliki keterbatasan akses hukum.
“Turunlah tim hukum YLBHI ke rakyat kecil, banyak ribuan kasus menimpa saudara-saudara yang tidak didampingi bantuan hukum,” tegasnya.
Gibran juga mendorong YLBHI untuk mengawal sejumlah kasus besar secara konsisten sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum.
Gibran menyinggung kasus KM50 dan Tragedi Kanjuruhan yang dinilai belum memberikan rasa keadilan.
“YLBHI tolonglah kalian kawal kasus KM50 dan Tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keadilannya,” keluh Gibran.
TERPOPULER