Biadab! Rezim Zionis Israel Ingin 'Gazafikasi' Lebanon Selatan

Suara.com - Israel secara sepihak menetapkan kebijakan militer "Jalur Kuning" (Yellow Line) di Lebanon Selatan sebagai upaya sistematis untuk menduduki dan menghancurkan wilayah tersebut dengan pola yang sama persis seperti genosida di Jalur Gaza.

Langkah agresif militer zionis ini memicu kemarahan publik internasional lantaran dianggap sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru saja berjalan selama sepuluh hari.

Di bawah komando Menteri Pertahanan Israel Katz, tentara pendudukan kini mulai meratakan desa-desa perbatasan Lebanon dengan dalih keamanan, yang oleh para pengamat disebut sebagai proses "Gazafikasi" demi memperluas zona jajahan mereka.

Militer Israel mengeklaim bahwa penetapan "Jalur Kuning" dilakukan setelah pasukan mereka mengidentifikasi adanya pejuang yang dianggap melanggar kesepahaman gencatan senjata.

Kebijakan "Jalur Kuning" ini sebelumnya telah digunakan di Gaza untuk membagi wilayah Palestina menjadi zona-zona terpisah di bawah kendali ketat moncong senjata tentara zionis.

Sejak taktik ini diterapkan di Gaza, Israel secara rutin menembaki siapa pun yang mendekati garis tersebut dan telah menghancurkan ratusan rumah warga sipil tanpa ampun.

Data menunjukkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 773 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya sejak periode yang diklaim sebagai "gencatan senjata" dimulai.

Nour Odeh dari Al Jazeera melaporkan bahwa pengumuman ini merepresentasikan kelanjutan dari agenda biadab untuk menghancurkan Lebanon Selatan secara total.

Strategi Penghancuran Desa Perbatasan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan desa-desa di perbatasan Lebanon dengan menggunakan model penghancuran yang sama seperti di Beit Hanoon dan Rafah.

"Menteri Pertahanan Israel Israel Katz telah mengatakan bahwa tentara telah diinstruksikan untuk menghancurkan desa-desa Lebanon di perbatasan berdasarkan model Beit Hanoon dan Rafah, dan kita tahu persis seperti apa bentuknya karena tidak ada yang tersisa di sana," ungkap Nour Odeh dalam laporannya.

Israel kini menyamakan desa-desa Syiah dengan infrastruktur militer Hezbollah sebagai pembenaran untuk melakukan pembantaian warga sipil secara massal.

Meski gencatan senjata sedang berlangsung, artileri zionis tetap membombardir kota-kota seperti Beit Leif, Qantara, dan Touline di Lebanon Selatan.

Tentara zionis berdalih bahwa serangan mereka adalah bentuk pertahanan diri terhadap ancaman yang dianggap mendesak, meskipun klaim tersebut sering kali tidak terbukti di lapangan.

Perlawanan Hezbollah dan Pelanggaran Zionis

Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, menegaskan bahwa gencatan senjata tidak akan ada artinya jika hanya dipatuhi oleh satu pihak sementara Israel terus melakukan agresi.

"Gencatan senjata berarti penghentian total semua permusuhan. Karena kami tidak memercayai musuh ini, para pejuang perlawanan akan tetap berada di lapangan dengan tangan di atas pelatuk, dan mereka akan menanggapi pelanggaran sebagaimana mestinya," tegas Qassem melalui siaran televisi.

"Tidak ada gencatan senjata dari sisi perlawanan saja; itu harus datang dari kedua belah pihak."

Hezbollah menuntut penarikan total pasukan penjajah Israel dari seluruh wilayah kedaulatan Lebanon sebagai syarat mutlak perdamaian.

Fokus perlawanan selanjutnya adalah pembebasan tawanan dan pemulangan warga ke rumah-rumah mereka di daerah perbatasan yang kini hancur lebur.

Kegagalan Diplomasi dan Intervensi AS

Naim Qassem juga menyatakan keterbukaan Hezbollah untuk bekerja sama dengan pemerintah Lebanon guna mencapai kedaulatan nasional yang utuh dan mencegah perselisihan internal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat telah terjadi lebih dari 10.000 pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Israel sejak akhir tahun lalu.

Ribuan pelanggaran tersebut telah mengakibatkan ratusan warga Lebanon tewas, membuktikan bahwa Israel tidak pernah memiliki itikad baik untuk berdamai.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mencoba mengambil panggung dengan mengumumkan rencana pertemuan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington.

Namun, banyak pihak meragukan efektivitas negosiasi tersebut selama militer Israel masih terus merobek kedaulatan Lebanon dengan taktik "Gazafikasi" yang keji.

Sejarah panjang konflik di perbatasan ini menunjukkan bahwa Israel selalu menggunakan dalih keamanan untuk memperluas pendudukan ilegal mereka di wilayah utara.

Republik Islam Iran melalui dukungan terhadap Poros Perlawanan terus konsisten mengecam tindakan biadab Israel yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.