REGIONAL:
- Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi aksi unjuk rasa ricuh terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
- Masyarakat menuntut evaluasi total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui demonstrasi di kantor gubernur pada April 2026.
- DPP Partai Golkar menginstruksikan kadernya untuk meningkatkan kepekaan sosial serta menghindari gaya hidup berlebihan dalam menjalankan tugas jabatan publik.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan respons terkait aksi unjuk rasa berujung ricuh yang menuntut evaluasi total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Rudy sendiri merupakan kader Partai Golkar.
Sarmuji meminta para kader Golkar yang menduduki jabatan publik untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
Ia menyatakan, bahwa Partai Golkar pada dasarnya menghargai setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, ia menekankan agar penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai koridor.
"Jadi gini, setiap aspirasi nggak apa-apa disampaikan saja dengan baik ya," ujar Sarmuji ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Menyikapi tuntutan masyarakat terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud yang merupakan kader Golkar, Sarmuji mengeluarkan arahan tegas dari DPP Partai Golkar.
Instruksi ini ditujukan kepada seluruh kader, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif di berbagai tingkatan.
"Kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apapun, jabatan publik, baik itu di parlemen maupun eksekutif di kementerian, atau gubernur, bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar; ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita," tegasnya.
Sarmuji juga memberikan peringatan khusus agar para pejabat dari Partai Golkar menjaga perilaku dan gaya hidup mereka di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan atau penampilan yang terkesan berlebihan, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi.
"Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," pungkasnya.
Sebelumnya, Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Aksi berujung ricuh itu menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap berbagai kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.
TERPOPULER