CISDI Ungkap Mayoritas Pangan Kemasan di Indonesia Tidak Sehat, Ajukan 5 Rekomendasi Kebijakan

Suara.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan temuan mengkhawatirkan terkait kualitas pangan di Indonesia. Berdasarkan studi terbaru Nutrient Profile Models, ditemukan fakta bahwa sembilan dari sepuluh pangan kemasan di Indonesia mengandung kadar gula, natrium, atau lemak (GGL) yang tinggi.

Menanggapi temuan tersebut, Health Economics Research Associate CISDI, Muhammad Zulfiqar Firdaus, memaparkan lima rekomendasi utama bagi pemerintah untuk menekan angka konsumsi produk tidak sehat di masyarakat.

1. Adopsi Nutrient Profile Model (NPM) Berbasis Bukti

Zulfiqar menekankan pentingnya Indonesia memiliki standar Nutrient Profile Model (NPM) yang kuat sebagai landasan kebijakan. Menurutnya, saat ini regulasi teknis seperti cukai dan pelabelan sudah mulai disiapkan, namun belum memiliki "kitab" atau landasan NPM yang jelas.

"Rekomendasi pertama kami adalah mengadopsi NPM berbasis bukti. Ini menjadi sangat penting karena untuk saat ini Indonesia itu belum memiliki NPM sebenarnya, cuma sudah jalan saja peraturannya ya. FOPL-nya (Front-of-Pack Labeling) sudah jalan, terus juga teknis cukainya sudah disiapkan... tanpa NPM, gitu," ujar Zulfiqar dalam diseminasi riset daring di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

CISDI merekomendasikan pemerintah untuk mensintesis model terbaik dari standar internasional seperti SEARO, PAHO, dan AFRO yang terbukti paling efektif mengidentifikasi produk tidak sehat.

2. Perkuat Tata Kelola Kebijakan Pangan

Rekomendasi kedua menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pangan sehat. CISDI mendesak agar kebijakan dibuat berdasarkan bukti ilmiah dan berorientasi pada kesehatan masyarakat, bukan kepentingan industri.

"Risiko konflik kepentingan perlu dikelola secara sistematis. Kami harapkan transparansi ke depannya dapat ditingkatkan dan mekanisme pengelolaan konflik kepentingan juga bisa dikelola dengan lebih baik serta melibatkan aktor independen termasuk akademisi dan civil society," tegasnya.

3. Terapkan 'Warning Label' Secara Wajib (mandatory)

Mempertimbangkan penggunaan label peringatan (warning label) depan kemasan yang sederhana, wajib, dan mudah dipahami. Menurut riset CISDI, label peringatan (warning label) jauh lebih efektif dalam menurunkan konsumsi produk tinggi GGL dibandingkan sistem peringkat yang dianggap masih longgar.

“Warning label ini sudah berbasis bukti ilmiah dan terbukti dapat menurunkan konsumsi produk tinggi gula, garam, lemak khususnya di negara-negara Amerika Latin," jelas Zulfiqar.

CISDI berharap ke depannya pemerintah bisa melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian untuk menerapkan label peringatan secara penuh.

4. Mengaplikasikan regulasi (FOPL) kepada Seluruh Produk Pangan Kemasan

Memperluas pelabelan depan kemasan ke seluruh produk pangan kemasan secara bertahap untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

CISDI meminta agar kewajiban pelabelan di depan kemasan (FOPL) tidak hanya terbatas pada Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK), tetapi mencakup seluruh produk makanan kemasan.

“Kita harapkan tentunya ke depannya implementasi ini nanti bisa segera dilakukan juga untuk produk yang lain gitu, di luar minuman siap saji dalam kemasan,” jelas Zulfiqar.

5. Kebijakan Komprehensif: Segerakan Cukai MBDK

Terakhir, CISDI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan komprehensif, termasuk kebijakan fiskal berupa cukai MBDK yang sudah menjadi perbincangan sejak tahun 2016 namun belum juga terealisasi.

Kebijakan komprehensif tersebut mencakup label depan kemasan, pembatasan pemasaran, dan cukai produk tinggi gula, garam, dan lemak.

“Yang kami harapkan juga tentunya kebijakan komprehensif ini nantinya akan didasari oleh nutrient profile model atau tadi kitabnya ya kita bilang,” pungkas Zulfiqar.

Reporter: Dinda Pramesti K