REGIONAL:
- Gubernur Papua menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai pusat perikanan berbasis masyarakat pada pertemuan hari Rabu, 29 April.
- Pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga tanpa mengambil alih tanah adat.
- Program ini mencakup pembangunan dermaga, penyediaan kapal tangkap, serta pabrik pengalengan guna mengoptimalkan potensi kelautan bagi nelayan lokal.
Suara.com - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi pusat perikanan berbasis masyarakat.
Langkah ini disampaikan langsung saat tatap muka dengan ondoafi dan warga di Kampung Waiya, Rabu (29/4).
Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih hak tanah milik masyarakat adat.
Ia menyebut pembangunan hanya bertujuan membuka akses ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warga.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Ia mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang mendukung pembangunan tanpa mengabaikan nilai adat dan sejarah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.
Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan.
Sejumlah program disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami juga siapkan pabrik pengalengan ikan,” katanya.
Selain infrastruktur, pemerintah akan memberikan bantuan kapal tangkap dan pendampingan teknis bagi nelayan.
Fakhiri menekankan bahwa potensi laut Papua harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” ujarnya.
Fakhiri juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak membeli tanah dalam proyek pembangunan.
Ia menilai langkah tersebut penting agar hak masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah berharap pengembangan Depapre dapat menjadi sentra ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
Fakhiri memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
TERPOPULER
