Sering Terjadi Penembakan, Australia Godok Aturan Jaga Ketat Perayaan Orang Yahudi

Suara.com - Australia resmi memperketat protokol pengamanan seluruh agenda publik komunitas Yahudi demi mencegah terulangnya tragedi berdarah Bondi Beach.

Komisi Kerajaan telah merilis 14 poin rekomendasi awal untuk memperkokoh benteng pertahanan kontra-terorisme di seluruh wilayah Australia.

Dikutip dari Skynews, kebijakan ini muncul sebagai respons cepat atas serangan brutal pada perayaan Hanukkah Desember lalu yang merenggut 15 nyawa.

Pemerintah berkomitmen mengakomodasi langkah strategis ini untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kekerasan bersenjata yang terorganisir.

Fokus utama terletak pada mitigasi risiko dini melalui koordinasi antarlembaga yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.

Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan seluruh usulan komisi akan dijalankan sepenuhnya demi stabilitas keamanan nasional.

"Ini sebagaimana yang dibayangkan pemerintah – bahwa tugas pertama Komisi Kerajaan, prioritasnya, adalah melihat elemen keamanan dari isu-isu ini," kata Mr. Albanese.

Laporan setebal 154 halaman tersebut menyarankan perluasan pengamanan yang selama ini hanya fokus pada hari besar keagamaan.

Acara publik Yahudi lainnya kini akan mendapatkan level proteksi yang setara dengan peringatan Rosh Hashanah dan Yom Kippur.

Langkah ini diambil mengingat risiko serangan yang menyasar simbol-simbol identitas komunitas tertentu semakin nyata secara global.

Pemerintah juga sedang mempercepat rencana program pembelian kembali senjata api secara nasional sebagai upaya deeskalasi kekerasan.

Tim kontra-terorisme akan menjalani peninjauan menyeluruh guna memastikan setiap personel siap menghadapi skenario terburuk di lapangan.

Pejabat senior pemerintahan kini diwajibkan terlibat aktif dalam setiap simulasi penanganan teror yang digelar oleh otoritas keamanan.

Meski demikian, laporan interim ini belum menuntut adanya perubahan aturan yang bersifat mendesak dalam waktu dekat.

Upaya ini menjadi jawaban atas tuntutan keluarga korban dan kelompok advokasi yang mendesak adanya reformasi sistem keamanan.