Perubahan Iklim Bukan Sekadar Isu Lingkungan, OJK: Berdampak Juga pada Aspek Sosial dan Ekonomi

Suara.com - Perubahan iklim kini tak lagi bisa dilihat sebagai isu lingkungan semata. Dampaknya semakin terasa luas—menyentuh stabilitas ekonomi hingga memengaruhi aspek sosial masyarakat. Perspektif ini mengemuka dalam Sustainable Finance Fest 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (30/4), saat para pemangku kepentingan menegaskan urgensi transisi menuju keuangan berkelanjutan.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah, menekankan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi risiko sistemik. Bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sektor keuangan.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujarnya.

Menurut Deden, kondisi ini membuat transisi ke keuangan berkelanjutan bukan lagi pilihan sukarela, melainkan kebutuhan mendesak. Industri keuangan dituntut untuk mulai mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam setiap keputusan bisnisnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses transisi tetap harus dijalankan dengan kehati-hatian. Risiko perubahan memang ada, tetapi stagnasi justru dinilai lebih berbahaya.

“Memilih untuk tidak bertransisi bukan berarti bebas dari risiko—justru sebaliknya. Risiko akibat stagnasi bisa jauh lebih besar dan sulit dikendalikan,” kata Deden.

Sustainable Finance Fest 2026 yang mengusung tema “Finance for Future: Giving the Green Shift a Lift” ini menjadi ruang temu antara regulator, pelaku industri, investor, akademisi, hingga masyarakat sipil. Tujuannya tak hanya meningkatkan literasi publik, tetapi juga mendorong kolaborasi dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi regulator, OJK telah merilis berbagai instrumen untuk mempercepat transisi, mulai dari POJK, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), hingga panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS). Regulasi ini diharapkan mampu menggeser paradigma industri, dari sekadar memenuhi kewajiban menjadi kesadaran kolektif.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, menyebut bahwa ke depan, pasar akan berperan besar dalam menilai komitmen pelaku usaha terhadap praktik berkelanjutan.

“Pada akhirnya, publik yang akan mengapresiasi atau justru ‘menghukum’ pelaku usaha berdasarkan praktik berkelanjutan mereka,” ujarnya.

Peran pasar juga ditegaskan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepala Divisi Pengembangan 2 BEI, Ignatius Denny Wicaksono, menjelaskan bahwa pasar modal kini menjadi salah satu motor penting dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor hijau. Melalui pengembangan indeks ESG, peningkatan transparansi, hingga penyediaan instrumen investasi berkelanjutan, BEI berupaya mempercepat arus modal ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Meski demikian, transisi ini tidak lepas dari tantangan sosial. Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengingatkan bahwa agenda keberlanjutan harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan,” jelasnya. Ia juga menyoroti potensi ketimpangan manfaat, di mana investasi hijau belum tentu dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal.

Karena itu, pendekatan yang inklusif menjadi kunci. Keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, dinilai penting untuk mendorong percepatan transformasi. Deden pun mengajak publik untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan finansial.

Setiap investasi, menurutnya, bukan sekadar soal imbal hasil, tetapi juga tentang arah masa depan yang ingin dibangun.