REGIONAL:
- Ardi Manto mengkritik pelibatan militer dalam urusan sipil yang tidak sesuai tugas pokok pertahanan negara.
- Diskusi di Jakarta pada Mei 2026 menyoroti peran Dewan Pertahanan Nasional yang dianggap memberikan masukan kurang tepat.
- Beni Sukadis menjelaskan bahwa kelemahan pengawasan DPR mengakibatkan kebijakan pertahanan nasional menjadi tidak konsisten dan tidak maksimal.
Menurutnya, sejak tahun 2012 hingga menjelang 2018 terjadi tarik menarik dan perdebatan terkait kebijakan pertahanan nasional. Saat itu, kata dia, ada Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional.
”Perdebatan saat itu adalah, mana yang harus didahulukan; apakah Dewan Pertahanan Nasional ataukah Dewan Keamanan Nasional. Karena tidak boleh terdapat dualisme. Artinya, harus salah satu yang perlu diambil. Kandasnya Dewan Keamanan Nasional sehingga memberikan jalan mulus lahirnya Dewan Pertahanan Nasional yang diwujudkan pada era Presiden Prabowo ” paparnya.
Ia berpendapat, jika dilihat dari historisitas perdebatan isu dewan keamanan nasional atau dewan pertahanan nasiona, mungkin, Menteri Sjafrie Sjamsoeddin yang mengusulkan kepada Presiden Prabowo sehingga Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ini dapat terbentuk.
Permasalahannya, jelas Beni, kalau membaca aturan pembentukan DPN, di mana lembaga ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Artinya, DPN dapat diawasi oleh Komisi I DPR RI.
Beni membeberkan, hasil pengamatan saya tercatat 10 tahun terakhir kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh, lemahnya pengetahuan para anggota dewan terhadap isu pertahanan.
”Dampaknya adalah DPR Komisi I tidak maksimal dalam mengawasi kinerja Menteri Pertahanan dan Militer. Sehingga kondisi pertahanan nasional kita seperti yang terlihat pada saat ini” ujar Beni.
TERPOPULER
