REGIONAL:
- Pengamat UMY Zuly Qodir menyatakan langkah pemerintah menggandeng homeless media berisiko memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
- Pemanfaatan buzzer untuk melawan kritik masyarakat dengan narasi tidak faktual dikhawatirkan merusak kualitas demokrasi digital di Indonesia.
- Pengerahan homeless media berpotensi menyempitkan ruang kritik serta menciptakan budaya politik yang hanya berorientasi menyenangkan pihak penguasa.
Suara.com - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai langkah pemerintah yang menggandeng homeless media berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memunculkan krisis kepercayaan publik. Terlebih informasi yang disebarkan justru berisi propaganda atau narasi tandingan terhadap kritik masyarakat.
Zuly mengatakan, saat ini masyarakat hidup di era media digital ketika informasi yang paling sering muncul di platform media sosial cenderung dianggap sebagai kebenaran oleh publik.
Kondisi itu membuat peran buzzer menjadi sangat kuat dalam membentuk opini masyarakat.
"Ya, era sekarang memang era media sosial. Era di mana platform-platform yang paling sering dilihat itu adalah platform yang dianggap menggambarkan kebenaran informasi. Dan semakin banyak orang melihat itu, kemudian kita itu menjadi bagian dari platform tersebut," kata Zuly kepada Suara.com, Kamis (7/5/2026)
Disampaikan Zuly, penggunaan homeless media oleh pemerintah ini setidaknya menghadirkan dua kemungkinan.
Pertama, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Namun di sisi lain, homeless media ini berpotensi dipakai untuk menyebarkan informasi tandingan terhadap kritik atau pemberitaan yang berasal dari kelompok masyarakat sipil maupun oposisi pemerintah.
Menurutnya, apabila kemudian pemerintah menggunakan buzzer untuk melawan kritik publik dengan menyebarkan informasi yang tidak sesuai realitas, maka situasi demokrasi digital di Indonesia justru akan semakin kacau.
Ia menilai risiko penyimpangan informasi menjadi lebih besar dibandingkan penyampaian informasi yang benar.
"Kalau yang dimaksudkan adalah untuk membuat hoaks news atau tandingan terhadap berita masyarakat, maka menjadi semakin runyam menurut saya pemberitaan digital," ucapnya.
Kondisi tersebut pada akhirnya, kata Zuly, dapat berdampak langsung terhadap citra pemerintahan Prabowo.
Ia mengatakan publik bisa kehilangan kepercayaan apabila pemerintah dianggap sengaja memelihara buzzer untuk membangun opini yang tidak sesuai fakta.
"Kalau informasinya tidak benar ya sebenarnya merugikan, karena itu membodohi dan membohongi publik gitu dan orang semakin tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo," tandasnya.
Ia turut menyoroti pola kerja buzzer yang dinilai sangat bergantung pada kepentingan pihak yang membiayai atau memelihara mereka.
Dalam praktiknya, buzzer dianggap akan mengikuti sepenuhnya narasi yang diinginkan pihak tertentu.
"Kalau buzzer itu kan 90 persen adalah sesuai dengan keinginan tuannya," tegasnya.
Lebih jauh, Zuly melihat kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada kemunduran demokrasi.
Sebab, ruang kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah dapat semakin dipersempit melalui serangan balik di media digital.
"Apalagi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan pemerintah atau yang saya sebut dengan istilah oposisi terhadap pemerintah. Jadi pasti akan segera diconter dan itu merugikan," ujarnya.
Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang kritis untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika kritik publik terus-menerus dibalas dengan serangan narasi dari buzzer, maka budaya politik yang terbentuk justru hanya sebatas menyenangkan penguasa tanpa adanya kontrol sosial yang sehat.
"Ya kalau itu semuanya nggak ada maka ya sudah dianggap yang penting ABS ya, Asal Bapak Senang," tandasnya.
TERPOPULER
