Tolak RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, PDIP: Sama Saja Menyerahkan Nyawa Partai ke Kekuasaan

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan penolakan keras terhadap usulan agar Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dijadikan sebagai usul inisiatif pemerintah.

Ia menilai langkah tersebut merupakan ancaman serius bagi independensi partai politik dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, partai politik adalah pemangku kepentingan utama sebagai peserta pemilu, sehingga regulasi yang mengatur kompetisi tersebut idealnya lahir dari rahim legislatif.

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada Pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” tegas Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Kapoksi PDIP di Komisi II DPR ini juga menanggapi pihak-pihak—dalam hal ini menyinggung PAN—yang diduga mengusulkan hal tersebut karena ingin menghindari perdebatan alot antarpartai.

Ia menekankan bahwa dinamika dan perbedaan pandangan adalah landasan filosofis dari keberadaan partai politik dan sistem demokrasi itu sendiri.

"Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan dan pada akhirnya konsensus. Perbedaan pasti ada dan bahkan perbedaan itulah yang melahirkan partai politik, pemilu dan demokrasi," kata dia.

"Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan ‘pergulatan’ apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya gak usah berpolitik atau bikin oartai politik. Masa folosofi begini saja PAN gak ngerti?” Deddy menambahkan.

Lebih lanjut, legislator PDIP ini mempertanyakan adanya anomali dalam proses legislasi jika usulan ini tetap dipaksakan.

Ia melihat ada kejanggalan ketika banyak undang-undang yang sifatnya teknis diambil alih oleh DPR sebagai inisiatif, namun undang-undang yang sangat fundamental bagi partai politik justru diberikan ke tangan eksekutif.

"Saya tidak setuju kalau UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah karena paket UU ini menyangkut nyawa dari partai politik, pemilu dan demokrasi. Usulan ini aneh sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR. Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa hingga kekinian belum ada pembahasan formal lintas fraksi terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Kendati begitu, ia mengakui bahwa masing-masing partai politik sudah mulai melakukan pemetaan internal maupun
pembicaraan informal.

Saleh menekankan bahwa merumuskan aturan main pemilu bukanlah perkara sederhana karena melibatkan kepentingan strategis banyak pihak.

"RUU pemilu itu sangat penting. Masing masing partai punya kepentingan. Mulai dari tahapan pembentukan penyelenggara, sampai pada penghitungan dan penetapan hasil. Tidak mudah membicarakannya," ujar Saleh kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Ketua Komisi VII DPR RI ini menjelaskan, pembicaraan informal lintas partai yang ada saat ini bertujuan untuk menyusun dan memetakan isu-isu krusial.

Hal ini dilakukan guna mencari jalan keluar atau alternatif jika nantinya terjadi kebuntuan dalam pembahasan resmi.

Mengingat RUU Pemilu merupakan fondasi demokrasi, Saleh menegaskan pentingnya keterlibatan publik secara luas melalui prinsip meaningful participation.

"Semua harus dilibatkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, perguruan tinggi, dan seluruh elemen yang terkait. Inilah yang dimaksud dengan meaningful participation. Tidak boleh ada yang tertinggal dan ditinggalkan," tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Sumatera Utara II ini menyarankan agar RUU Pemilu diambil alih inisiatifnya oleh pemerintah.

Langkah ini dinilai efektif untuk memangkas kerumitan di awal pembahasan yang sering kali terjadi akibat benturan agenda antarpartai politik.

Saleh menilai, jika pemerintah yang memulai, energi partai politik dapat lebih terfokus pada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nantinya.