Kapolri Dorong Revisi UU Kepolisian, Boni Hargens Soroti Empat Poin Penting Penguatan Kompolnas

Suara.com - Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali menjadi sorotan dalam pembahasan reformasi kepolisian di Indonesia.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menilai penguatan peran Kompolnas lebih tepat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Kepolisian dibanding membentuk undang-undang baru secara terpisah.

Pandangan tersebut mendapat dukungan dari analis politik senior Boni Hargens.

Menurutnya, Kompolnas merupakan bagian integral dari ekosistem kelembagaan Polri sehingga pengaturannya lebih relevan jika tetap berada dalam kerangka UU Kepolisian.

Wacana pembentukan UU khusus Kompolnas sebelumnya disampaikan mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Usulan itu bertujuan memperkuat independensi dan kewenangan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi Polri.

Di tengah proses reformasi Polri yang disebut telah diterima Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026, pembahasan soal posisi Kompolnas dinilai menjadi isu strategis.

Sejak era reformasi, pengawasan sipil terhadap kepolisian memang terus diperkuat untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, integrasi penguatan Kompolnas dalam UU Kepolisian akan membuat hubungan kelembagaan antara Polri dan Kompolnas lebih jelas.

Pendekatan itu juga dianggap mampu mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

“Penguatan tersebut jauh lebih efektif apabila diintegrasikan ke dalam kerangka Undang-Undang Kepolisian yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang mapan,” demikian pandangan yang disampaikan Kapolri dalam pembahasan penguatan kelembagaan Kompolnas.

Selain dianggap lebih terstruktur, revisi UU Kepolisian juga dinilai lebih efisien dari sisi legislasi.

Pembentukan undang-undang baru membutuhkan proses panjang dan konsensus politik yang luas, sementara revisi regulasi yang sudah ada dinilai lebih fokus terhadap kebutuhan penguatan pengawasan.

Boni Hargens menilai Kompolnas tidak seharusnya diposisikan sebagai lembaga yang terpisah dari Polri.

Menurut dia, Kompolnas justru perlu menjadi mitra strategis dalam memperkuat budaya profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian.

“Kompolnas yang diatur secara tepat akan menjadi mitra strategis Polri, bukan sekadar lembaga pengawas yang berada di luar dan terasing dari dinamika internal kepolisian,” ujar Boni di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Boni juga menekankan pentingnya mekanisme koordinasi antara Kompolnas dan Polri.

Menurutnya, penguatan kelembagaan tidak akan efektif tanpa sistem pertukaran informasi, penyampaian rekomendasi, serta forum dialog yang berjalan baik.

“Koordinasi yang efektif adalah fondasi bagi berjalannya fungsi pengawasan yang konstruktif dan produktif,” katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap Polri harus tetap berada dalam kerangka demokrasi dan pengawasan sipil yang sehat.

Namun di sisi lain, mekanisme tersebut juga harus mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme institusi kepolisian secara berkelanjutan.

Dalam rekomendasinya, Boni menyoroti empat poin penting dalam penguatan Kompolnas, yakni kejelasan kewenangan, mekanisme tindak lanjut rekomendasi yang mengikat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi publik dan transparansi.

Menurutnya, rekomendasi Kompolnas harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas agar fungsi pengawasan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Di sisi lain, keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

“Yang terpenting bukan sekadar bentuk regulasinya, melainkan substansi penguatan dan koordinasi yang efektif antara Kompolnas dan Polri,” tegas Boni Hargens.