REGIONAL:
- Kapolri Listyo Sigit Prabowo menolak pembentukan undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas pada Kamis, 7 Mei 2026 di Jakarta.
- Kapolri mengusulkan agar fungsi dan kewenangan Kompolnas diperkuat secara langsung melalui revisi Undang-Undang Kepolisian yang sedang berjalan.
- Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas usulan eks Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengenai kebutuhan payung hukum bagi lembaga pengawas.
Suara.com - Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo, menilai tidak perlu undang-undang baru dalam penguatan Kompolnas. Menurutnya, penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan ke dalam revisi UU Polri.
Hal itu merupakan respons Sigit terhadap usulan eks Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti yang mendorong pembentukan Undang-Undang Kompolnas sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi lembaga tersebut.
“Ya saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas,” kata Sigit, di Mabes Polri, Kamis (7/5/2026).
“Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan di dalam revisi undang-undang tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Poengky menyambut positif rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait penguatan Kompolnas.
Poengky berpendapat, jika penguatan lembaga pengawas eksternal perlu disertakan payung hukum yang kuat.
Selain itu, Poengky juga mendorong agar Kompolnas diberi tugas dan kewenangan kuat, serta beranggotakan orang-orang yang memiliki integritas dan independensi tinggi.
TERPOPULER
