Dari Berau hingga Mahakam Ulu, Desa-Desa Ini Jadi Bukti Model Pembangunan Hijau Berkelanjutan

Suara.com - Di tengah meningkatnya ancaman deforestasi dan krisis ekologis di berbagai wilayah Indonesia, sejumlah desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mulai menunjukkan pendekatan pembangunan yang berbeda.

Melalui penguatan tata kelola desa dan pelibatan aktif masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dinilai dapat berjalan beriringan.

Praktik tersebut mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang digelar di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran dari praktik pembangunan hijau berbasis desa yang dijalankan di empat kabupaten, yakni Berau, Kutai Timur, Bulungan, dan Mahakam Ulu.

Pendekatan yang digunakan dikenal dengan nama SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan. Program ini dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak 2010 bersama pemerintah daerah dan sejumlah organisasi mitra.

SIGAP berfokus pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak kelola sumber daya alam, termasuk melalui skema perhutanan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, mengatakan pembangunan berbasis desa seperti yang diterapkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan arah ideal pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan SIGAP pertama kali diterapkan di dua desa di wilayah pinggir hutan Kabupaten Berau pada 2010. Program tersebut kemudian berkembang hingga menjangkau seluruh kampung di Berau melalui inisiatif SIGAP Sejahtera pada 2018.

Saat ini, SIGAP telah diterapkan di 100 desa dan kampung di Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Bulungan dengan target total 74 desa, serta delapan kampung di Mahakam Ulu dengan target 23 kampung. Model serupa juga mulai direplikasi di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan pendekatan SIGAP membantu pemerintah daerah menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama,” katanya.

Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk. Menurutnya, pendampingan masyarakat sekitar hutan melalui tata kelola berkelanjutan dan pengembangan komoditas lokal membantu menekan laju deforestasi.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti keberadaan Akademi Kampung SIGAP (AKS) sebagai ruang belajar bersama antar desa untuk memperkuat kepemimpinan kampung yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, menilai praktik pembangunan hijau dari desa-desa di Kalimantan penting menjadi referensi kebijakan nasional.

“Apa yang kita lihat di Kaltim dan Kaltara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana. Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau,” ujarnya.

Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, menambahkan salah satu kunci keberhasilan SIGAP terletak pada peran pendamping desa yang bekerja langsung bersama masyarakat untuk mengenali potensi alam dan merancang perubahan.

Menurutnya, praktik pembangunan hijau berbasis desa seperti SIGAP berpotensi diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia.

“Pendekatan SIGAP sangat mungkin diterapkan di Sumatera, di Papua atau daerah-daerah lain. Dengan begitu, harapannya, laju deforestasi bisa terjaga dan masyarakat hidup sejahtera,” pungkas Ruslandi.