Ibam Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Chromebook, Nadiem Makarim: Itu di Luar Nalar

Suara.com - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menanggapi putusan terhadap Eks Konsultan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Ibrahim Arief alias Ibam.

Ibam diketahui divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022.

“Anak muda yang mau mengabdi kepada negara divonis 4 tahun penjara. Itu buat saya hal yang di luar nalar,” kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Nadiem menyoroti dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan oleh dua dari lima hakim. Dalam dissenting opinion itu, dua hakim menilai Ibam seharusnya dibebaskan.

“Jadi Alhamdulillah ada hakim yang punya keberanian untuk menyebut dan pada saat mereka membacakan dissenting opinion-nya, itu jelas itu adalah versi kebenaran. Jadi di dalam dissenting opinion itu versi fakta-fakta persidangan masuk di situ,” ujar Nadiem.

Dia menilai bahwa dissenting opinion dua hakim itu merupakan penilaian yang objektif dan memberikan dirinya harapan mengenai perspektif hakim terhadap kasus yang juga menjeratnya.

Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan doa untuk Ibam. Dia juga meminta agar masyarakat benar-benar menyimak perkembangan perkara Ibam yang masih belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah pembacaan putusan di pengadilan tingkat pertama.

“Anak-anak muda yang ada di Indonesia ini semuanya melihat kasus ini, bagaimana mereka melihat persepsi negara mereka, keputusan mereka untuk mengabdi, keputusan mereka untuk kembali ke Indonesia kalau mereka diaspora,” ujar Nadiem.

“Sudah sangat jelas fakta persidangan, dia tidak terima aliran dana, dia tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan dan selalu objektif, bahkan semua bukti WA-WA chat itu membuktikan Ibam itu kritis dari awal. Enggak pernah itu dia memutuskan dari awal atau apa, jadi selalu sangat sedih, tandas dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Eks Konsultan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Ibrahim Arief alias Ibam.

Dia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, hakim juga menyebut bahwa Ibam mendapatkan hukum denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan badan selama 120 hari.

Putusan ini diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Pasalnya, jaksa menuntut Ibrahim Arief dengan pidana 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Ibam diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun (Rp1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar (Rp621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM ini telah memperkaya sejumlah orang lainnya dan koorporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 tidak sesuai perencanaan, prinsip pengadaan, tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Selain Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, tiga nama lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, yaitu Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun anggaran 2020-2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama ialah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga diduga melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.