Bukan Solusi! FSGI Sebut jika Final LCC 4 Pilar MPR Diulang Berdampak Psikis dan Berpotensi Digugat

Suara.com - Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar di Provinsi Kalimantan Barat menuai kritik. Langkah yang diambil MPR untuk menuntaskan polemik ketidakcermatan juri ini dinilai justru merugikan peserta didik dan mengabaikan hak anak.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) secara tegas menolak rencana tanding ulang tersebut. Menurut FSGI, kesalahan profesional juri tidak seharusnya dibebankan kepada para siswa yang telah berjuang keras.

“Ini sepintas merupakan kebijakan yang adil, padahal berpotensi kuat memunculkan pro dan kontra serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (14/5/2026).

Retno yang juga Komisioner KPAI Periode 2017-2022 ini menambahkan, mengulang lomba merupakan kebijakan yang kurang tepat dan mengabaikan kondisi psikologis peserta.

"Lomba tak perlu diulang, tapi MPR harus memastikan peristiwa ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari," tegasnya.

MPR Berdalih Demi Kepercayaan Publik

Sebelumnya, melalui konferensi pers, MPR RI menyatakan bahwa pengulangan final LCC di Kalbar merupakan bentuk komitmen perbaikan.

Langkah ini diambil guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan ajang tersebut tetap menjadi ruang edukatif yang jujur bagi generasi muda. Pertandingan ulang rencananya akan melibatkan juri independen dan pengawasan langsung dari pimpinan MPR.

Namun, argumen ini dipatahkan oleh Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung. Ia menilai kebijakan ini lebih condong pada upaya penyelamatan citra lembaga ketimbang perlindungan terhadap siswa.

“Namun, jika diulang justru itu terkesan menyelamatkan MPR, namun kembali menjadikan anak-anak peserta lomba sebagai korban kebijakan yang mengabaikan hak dan psikologi anak,” urai Fahriza.

6 Alasan Mengapa LCC 4 Pilar Kalbar Tak Perlu Diulang

FSGI memaparkan enam alasan kuat mengapa MPR RI harus membatalkan rencana pertandingan ulang tersebut:

1. Membatalkan Kemenangan Sah: Kebijakan ini secara otomatis membatalkan kemenangan SMAN 1 Sambas yang diraih melalui usaha keras. Kesalahan ada pada juri yang tidak profesional, bukan pada peserta. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari ketidaktelitian orang dewasa.
2. Sanksi Salah Sasaran: Peserta didik tidak bersalah, sehingga tidak patut "dihukum" dengan tanding ulang. Seharusnya, sanksi tegas diberikan kepada dewan juri yang mencoreng nama baik MPR. Jika ada kecurangan peserta, barulah diskualifikasi dilakukan, bukan pengulangan lomba.
3. Trauma Psikologis: Pengulangan memaksa seluruh sekolah bersiap dari nol. Ketidakpastian hasil (di mana pemenang bisa berubah) berpotensi meninggalkan trauma psikis bagi siswa yang sebelumnya sudah dinyatakan menang.
4. Pemborosan Anggaran: Secara finansial, menggelar ulang final membutuhkan biaya negara yang tidak sedikit. Begitu juga dengan biaya mandiri dari pihak sekolah dan orang tua.
5. Potensi Gugatan Hukum: Sekolah yang dirugikan, terutama SMAN 1 Sambas, memiliki dasar untuk melakukan gugatan ke PTUN maupun gugatan perdata terhadap MPR RI atas pembatalan kemenangan mereka. Sekolah juga berhak menolak hadir sebagai bentuk protes.
6. Belajar dari Masa Lalu: Pada kasus serupa di tahun 2025 (terekam di YouTube MPR), juri bersikap bijak dengan segera melakukan evaluasi di tempat sehingga tidak ada peserta yang dirugikan. FSGI menilai, seharusnya juri di Kalbar bisa meminta maaf secara terbuka saat itu juga, yang justru akan menjadi pembelajaran karakter dan ketaatan hukum yang baik.

Sebagai penutup, Retno Listyarti mendesak MPR untuk meninjau ulang keputusan tersebut demi menghindari dampak panjang yang lebih merugikan.

”Jadi, sebaiknya MPR mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengulang final LCC di Provinsi Kalimantan Timur*, karena akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari psikis peserta, kerugian perdata bagi sekolah yang sudah ditetapkan kemenangannya, masalah anggaran yang harus dikeluarkan lagi, dan berpotensi digugat secara hukum. Jadi lombanya tidak perlu diulang, namun MPR wajib pastikan bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terulang di kemudian hari,” pungkas Retno.