Siasat Cerdik China Ganti Nama Marco Rubio agar Bisa Masuk Meski Masih Kena Sanksi

Suara.com - Fenomena unik, baru saja terjadi di Beijing ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, menginjakkan kaki di China, menemani sang presiden Donald Trump.

Kehadiran Rubio memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat global: bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi yang sedang berada di bawah sanksi resmi pemerintah China, bisa diizinkan masuk ke wilayah mereka?

Jawabannya ternyata tidak ditemukan dalam pencabutan sanksi secara formal, melainkan melalui sebuah "trik" linguistik dan protokol diplomatik yang cerdik.

Dikutip dari Al Jazeera, Jumat (15/5/2026), Beijing menggunakan celah dalam transliterasi nama untuk memuluskan kunjungan Rubio yang mendampingi Presiden Donald Trump dalam perjalanan dinas pertamanya ke China sejak menjabat kembali.

Permainan Kata: Dari 'Rubio' Menjadi 'Lu'

Pemerintah China tampaknya tidak ingin terlihat lemah dengan mencabut sanksi terhadap Rubio,.

Namun di lain sisi, mereka harus menghormati protokol kunjungan resmi pejabat tinggi Amerika Serikat.

Koresponden Al Jazeera, Alan Fisher, melaporkan langsung dari ibu kota China mengenai perubahan teknis pada dokumen resmi kenegaraan.

China melakukan penyesuaian pada cara penulisan nama sang Menteri Luar Negeri dalam karakter Mandarin.

“China melakukan itu dengan cara yang cerdik. Nama Rubio dieja berbeda dalam dokumen resmi untuk kunjungan ini,” ujar Fisher.

Secara teknis, pemerintah China mengubah karakter Mandarin yang digunakan untuk menerjemahkan suku kata pertama dari nama belakang Rubio.

Dengan mengubah transliterasi karakter menjadi Lu, sang menteri kini secara administratif tercatat sebagai "Marco Lu" dalam dokumen kunjungan tersebut.

Perubahan nama ini memungkinkan Beijing untuk menyambut Rubio dengan karpet merah, tanpa harus secara teknis melanggar aturan sanksi yang masih berlaku terhadap nama Marco Rubio.

Strategi ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Media resmi pemerintah China mulai mengubah ejaan nama Rubio sesaat sebelum ia resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Januari 2025.

Alasan Di Balik Sanksi Terhadap Marco Rubio

Untuk memahami mengapa Rubio menjadi sosok yang begitu kontroversial bagi Beijing, kita harus melihat kembali rekam jejaknya saat masih menjabat sebagai Senator asal Florida.

Rubio dikenal sebagai salah satu kritikus paling vokal terhadap kebijakan Partai Komunis China (PKC), terutama terkait isu hak asasi manusia.

Beijing telah menjatuhkan sanksi kepadanya sebanyak dua kali pada tahun 2020.

Sanksi pertama diberikan karena Rubio sangat lantang mengkritik tindakan keras China di Hong Kong, wilayah bekas koloni Inggris yang menuntut otonomi lebih besar dari kontrol ketat Beijing.

Tak berhenti di situ, Rubio yang memiliki latar belakang Kuba-Amerika dan merupakan penentang keras paham komunisme, juga mengecam keras dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang.

Ia merupakan salah satu promotor utama dari Uyghur Forced Labor Prevention Act, undang-undang yang mewajibkan perusahaan AS untuk membuktikan barang-barang yang diimpor dari wilayah Xinjiang tidak diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.

Dalam pernyataan saat undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2021, Rubio memberikan pernyataan tegas mengenai rantai pasok global yang ternoda oleh pelanggaran kemanusiaan.

“Banyak perusahaan telah mengambil langkah untuk membersihkan rantai pasokan mereka,” kata Rubio saat itu.

“Bagi mereka yang belum melakukannya, mereka tidak akan lagi bisa terus menjadikan warga Amerika. Kita semua, jujur saja, sebagai kaki tangan yang tidak sadar dalam kekejaman, dalam genosida.”

Melunaknya Posisi Beijing Demi Summit

Meskipun Rubio tetap pada pendiriannya, kebutuhan akan dialog tingkat tinggi antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia memaksa China untuk lebih fleksibel.

Pada Maret lalu, Kementerian Luar Negeri China telah mengisyaratkan kesediaan mereka untuk melonggarkan penerapan sanksi jika Rubio melakukan perjalanan bersama Presiden Trump untuk pertemuan puncak (summit) di Beijing.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menjelaskan pada 16 Maret bahwa sanksi tersebut pada dasarnya merupakan respons atas tindakan Rubio di masa lalu saat masih berada di lembaga legislatif.

“Sanksi China ditujukan pada ucapan dan perbuatan Rubio terkait China selama masa jabatannya di Senat Amerika Serikat,” tegas Lin Jian.

Kini, dengan status Rubio sebagai diplomat tertinggi Amerika Serikat, Beijing memilih jalur pragmatis.

Dengan "mengubah" nama sang menteri di atas kertas, China berhasil menjaga harga diri politiknya di mata domestik sambil tetap membuka pintu komunikasi dengan pemerintahan Trump.

Siasat transliterasi ini membuktikan bahwa dalam politik internasional, terkadang sebuah karakter huruf bisa memiliki bobot yang sama besarnya dengan sebuah perjanjian perdamaian.