Dibanding Era Habibie, Tekanan Rupiah Kini Dinilai Lebih Berat karena Utang Luar Negeri Membengkak

Suara.com - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi, menilai kondisi pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan situasi pada masa Presiden BJ Habibie.

Menurutnya, konteks ekonomi makro saat ini jauh lebih kompleks. Terutama karena besarnya utang luar negeri dan tekanan global yang berbeda dibanding masa lalu.

Salah satu indikator penting adalah cadangan devisa yang menopang kekuatan fundamental makroekonomi, terutama untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri.

"Situasi sekarang ini kan beda dengan zaman Habibie ya. Misalnya besarnya utang luar negeri kita jauh beda dengan era Habibie, gitu. Nah, kekhawatiran masyarakat itu kaitannya dengan utang kita yang semakin banyak," kata Imamudin kepada Suara.com, Senin (18/5/2026).

Imamudin menyebut pada masa Habibie, defisit APBN belum sebesar sekarang. Termasuk program pembangunan yang menyerap anggaran jumbo pun tidak sebanyak saat ini.

Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah kala itu dinilai lebih longgar dibanding sekarang. Menurut Imamudin, saat ini pemerintah menghadapi dilema besar.

Di satu sisi harus menjaga program-program pembangunan tetap berjalan. Sementara di sisi lain harus menghadapi tekanan pelemahan rupiah dan potensi pelebaran defisit APBN.

"Program-program pembangunan yang menyerap banyak anggaran di APBN juga enggak sebesar sekarang, ya. Termasuk utang luar negeri juga enggak sebesar sekarang, sehingga agak beda konteksnya begitu," ucapnya.

Ia membeberkan contoh paling nyata yakni gejolak global seperti konflik di Timur Tengah ikut memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada perlambatan ekonomi negara-negara industri.

Kondisi itu turut menekan ekspor Indonesia karena sebagian besar pasar ekspor nasional bergantung pada negara maju.

"Begitu mereka tertekan ekonominya, maka ekspor kita itu juga akan mengalami tekanan juga. Lah ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku ekonomi itu," ujarnya.

Bank Indonesia (BI), kata Imamudin, saat ini terus melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menenangkan sentimen pasar. Pemerintah juga berupaya agar pelemahan rupiah hanya bersifat sementara dan tidak memicu aksi besar-besaran pembelian dolar oleh pelaku pasar.

"BI itu berusaha menenangkan pasar ya, agar tidak semakin melemah. Ini akan menjadi semakin berat kalau kemudian diikuti dengan sentimen negatif dari pelaku pasar, mereka melakukan aksi beli dolar dan sebagainya," tandasnya.

Ia menjelaskan, dampak paling nyata dari menguatnya dolar AS saat ini adalah meningkatnya beban utang luar negeri Indonesia. Sebab, sebagian besar utang pemerintah masih dalam denominasi dolar.

"Dampaknya itu jelas ya, pertama beban utang luar negeri kita itu akan semakin meningkat. Utang kita itu kan rata-rata dalam bentuk dolar ya. Jadi, begitu dolar menguat ya, naik, sehingga otomatis ya beban utang luar negeri kita juga akan semakin meningkat," ungkapnya.

Selain itu, pelemahan rupiah juga membuat harga barang impor semakin mahal. Padahal, menurut dia, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

"Begitu rupiah melemah, maka barang-barang impor jadi semakin mahal juga. Karena semakin mahal otomatis ya mendongkrak biaya produksi. Ini yang kemudian langsung dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.