Lonjakan Harga Minyak dan Rupiah yang Melemah Bisa Tambah Defisit Fiskal hingga Rp200 Triliun

Suara.com - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban defisit APBN hingga Rp200 triliun.

Hingga Kuartal I 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menetapkan target defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB dalam APBN 2026.

Berdasarkan simulasi perhitungan Permata Institute of Economic Research (PIER), tambahan defisit APBN diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp200 triliun apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.

“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Josua menjelaskan, lonjakan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada biaya impor energi, tetapi juga memberi tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, biaya logistik, hingga ruang fiskal pemerintah.

Harga minyak mentah Brent saat ini masih berada di level tinggi dan bahkan sempat mendekati rata-rata 86 dolar AS per barel sejak awal tahun. Angka tersebut jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

Menurut dia, skenario terburuk dapat terjadi apabila konflik Timur Tengah semakin meluas dan mendorong harga minyak melampaui 130 dolar AS per barel.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun yang dinilai masih mencukupi. Namun, kenaikan inflasi dan depresiasi rupiah berkepanjangan berpotensi menggerus ruang fiskal tersebut dalam waktu dekat.

Maka dari itu, Josua memandang pemerintah perlu menetapkan skala prioritas belanja di tengah tekanan geopolitik. Menurut dia, belanja negara ke depan perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun menengah.

“Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga bisa lebih berkualitas ke depannya. Tentunya dengan disupport tadi oleh belanja-belanja prioritas yang juga harapannya bisa lebih prioritas lagi ke depannya,” tutupnya.