Momen Puan Sapa Prabowo sebagai Ketum Gerindra di Rapat Paripurna DPR RI

Suara.com - Para Ketua Umum Partai Politik hadiri secara langsung Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Rapat ini dihadiri langsung Presiden RI Prabowo Subianto dengan agenda pembacaan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Kehadiran para Ketum parpol itu terlihat ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mengabsen satu persatu dalam pembukaan Rapat Paripurna tersebut.

Tampak Puan mengabsen awalnya seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga hadir sebagai Menko Pangan, kemudian dilanjut Ketua Umum Partai Golkar yang juga sebagai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Lalu Presiden RI yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto," kata Puan.

Kemudian ada pula Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Tak ketinggalan Presiden PKS Almuzamil Yusuf yang juga hadir sebagai Anggota DPR RI fraksi PKS.

Baru kemudian giliran PDIP, Puan menyebut kehadirannya di agenda tersebut sekaligus mewakili kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Mewakili ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di wakili oleh saya Puan Maharani Ketua DPR RI" katanya.

Sementara tak terlihat dalam agenda ini hanya Ketua Umum Partao Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dikabarkan menjalankan ibadah haji 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026).

Agenda utama kehadiran Presiden adalah untuk membacakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

“Besok itu Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,” kata Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Langkah Presiden Prabowo ini tergolong istimewa dan memecah tradisi, mengingat selama ini penyampaian KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah.

Namun, Dasco menegaskan bahwa secara konstitusi dan aturan yang berlaku, hal tersebut sangat dimungkinkan.

“Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian... yang kemudian membuat seorang Presiden... bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” ujar Dasco.

Keputusan Presiden untuk membacakan sendiri pokok-pokok kebijakan fiskal ini disebut sebagai momen bersejarah di parlemen.

Dasco mengaku telah mengecek catatan sejarah persidangan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa perdana.

“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya. Oke. Ada lagi?” ucap Dasco saat ditanya apakah ini merupakan tren baru atau momen perdana bagi seorang Presiden menyampaikan KEM-PPKF secara langsung kepada DPR.

Kendati begitu, Dasco enggan berspekulasi mengenai motivasi atau alasan tertentu di balik keinginan Presiden Prabowo untuk menyampaikan sendiri kerangka ekonomi makro tersebut besok.

“Alasannya jangan tanya saya,” pungkas Dasco.