REGIONAL:
- Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kementerian untuk menyederhanakan birokrasi agar tidak menghambat iklim usaha di Indonesia.
- Dalam Rapat Paripurna DPR RI Jakarta, Presiden meminta pemerintah meniru sistem perizinan cepat seperti di negara Malaysia.
- Presiden menegaskan pentingnya menertibkan aturan turunan yang rumit serta perilaku oknum birokrat yang mempersulit proses perizinan pengusaha.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar tidak ada birokrasi berbelit yang justru mengganggu pengusaha. Prabowo mengingatkan agar pengusaha jangan diganggu.
Sebaliknya, Prabowo ingin pemerintah memperbaiki seluruh institusi untuk menciptakan iklim usaha yang baik.
Sebagai contoh, Prabowo kemudian melihat aturan perizinan yang ringkas seperti di Malaysia.
"Jangan pengusaha diperas terus! Jangan pengusaha diganggu! Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif," kata Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menyoroti sejumlah peraturan baru yang justru membuat rumit iklim usaha. Padahal ditekankan Prabowo, peraturannya sudah ada tetapi sibuat turunannya.
"Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menterilah, peraturan teknislah, rekomendasilah. Akal-akalannya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah!" pinta Prabowo.
Prabowo mewanti-wanti agar apara anggota kabinetnya mewaspadai birokrat-birokrat di setiap lembaga dan institusi.
"Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau enggak di-reshuffle, ya kan? Bener enggak? Mereka tuh lama," kata dia.
"Nah, ciri khas birokrat yang, dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak," sambung Prabowo.
TERPOPULER