'Tetangga Punya SHM, Kami Kok Tidak?' Warga Pangkalan Jati Tagih Keadilan Lahan ke Komisi XI DPR

Suara.com - Komisi XI DPR RI menerima audiensi Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati (PWKPJ) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Audiensi dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait permohonan kepastian hukum pemindahan kepemilikan tanah hunian purnawirawan TNI AL di kawasan Pangkalan Jati.

Warga dalam kesempatan itu menyampaikan harapan agar tanah kavling yang telah ditempati puluhan tahun dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme jual beli langsung tanpa lelang.

Harniasih Utomo, yang mewakili warga, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, lahan tersebut secara faktual telah berfungsi sebagai hunian tetap, sebagian lahan di area tersebut justru sudah ada yang bersertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami tidak meminta di luar hukum. Kami mengajukan solusi yang sudah memiliki dasar regulasi dan preseden, yaitu pemindahtanganan kepada penghuni melalui mekanisme penjualan tunai atau angsuran, sebagaimana penyelesaian rumah negara golongan III," kata Harniasih sebagai seorang warakawuri.

"Solusi ini tidak membebani Negara, namun memberikan Keadilan yang nyata," tambahnya.

Menurutnya, bahwa bagi para purnawirawan yang mayoritas sudah lanjut usia, upaya yang dilakukan mereka ini bukan mencari keuntungan materiil, melainkan mencari ketenangan di masa tua.

"Yang kami cari hari ini adalah kepastian sebelum kami selesai menjalani pengabdian hidup ini," tuturnya.

Status Lahan

Berdasarkan data yang PWKPJ miliki, pembebasan lahan seluas 33 hektar pada tahun 1962-1963 tidak menggunakan dana APBN, melainkan bersumber dari dana jaminan prajurit Irian Barat.

Kemudian, pada era 1970-an, di bawah kebijakan Kasal Laksamana Sudomo, para prajurit diizinkan membangun rumah secara mandiri (swadaya) untuk meringankan beban negara dalam menyediakan rumah dinas.

Mereka juga mengklaim memiliki bukti pada 2012, Kasal Laksamana Suparno dan Panglima TNI telah memberikan dukungan resmi untuk pemindahtanganan ini kepada warga melalui surat ke Kementerian Keuangan.

"Kenyataan di lapangan juga bahwa tetangga kita beberapa sudah memiliki sertifikat. Mereka satu area sama kita, mereka bisa bersertifikat, kok kita tidak bisa?,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Menanggapi adanya hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti lamanya warga menempati kawasan tersebut yang disebut telah mencapai sekitar 50 tahun dan berlangsung hingga tiga generasi.

Selain itu ia juga menggali kronologi proses pengajuan kepemilikan tanah yang disebut telah berlangsung sejak era 1980-an.