Banding Ditolak, Eks Sekretaris MA Nurhadi Tetap Mendekam 5 Tahun Penjara

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk tetap dihukum 5 tahun penjara.

Artinya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap pada putusan yang sama dengan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menanggapi itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berharap agar putusan ini menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

“KPK berharap putusan ini dapat memberikan efek jera, sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Pada kesempatan yang sama, Budi mengapresiasi putusan tersebut. Dia menilai putusan ini menunjukkan konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Mempertegas bahwa setiap proses peradilan dilakukan secara independen, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan,” ujar Budi.

Menurut dia, penguatan putusan tersebut juga mencerminkan komitmen bersama aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menjaga integritas sistem peradilan dari praktik-praktik koruptif.

“Korupsi, terlebih yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum dan peradilan, memiliki dampak serius pada kepercayaan publik terhadap supremasi hukum,” tandas Budi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk tetap dihukum 5 tahun penjara.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara lima tahun kepada Nurhadi.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi bersalah dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari.

Lebih lanjut, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan.

Putusan ini diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara.

Jaksa juga menuntut agar Nurhadi mendapatkan hukuman berupa kewajiban membayar denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa Nurhadi menerima uang gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dari para pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.