KPK Beberkan 1.720 Laki-laki Terjerat Korupsi, Perempuan Lebih 'Tahan Iman'?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan catatan merah penanganan kasus korupsi di Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Sejak tahun 2004 hingga 2026, lembaga antirasuah ini total telah menangani 1.880 kasus korupsi.

Namun, ada fakta menarik di balik ribuan kasus tersebut, yakni dominasi gender pelaku yang sangat timpang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana korupsi yang diringkus adalah laki-laki. Dari total 1.880 kasus, sebanyak 1.720 pelakunya adalah pria, sementara sisanya adalah perempuan.

“Dari 1.880 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, 1.720-nya pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan 160-nya, itu perempuan,” ungkap Asep saat memberikan keterangan di Banten, Kamis (21/5/2026).

Melihat kontrasnya angka tersebut, Asep secara berseloroh menyebutkan bahwa kaum hawa cenderung lebih memiliki integritas dalam melawan godaan korupsi.

Berarti yang antikorupsi itu adalah dari gender perempuan.

5 Sektor Krusial yang Jadi Bidikan KPK

Selain memaparkan data pelaku, Asep juga menjelaskan bahwa saat ini KPK memfokuskan radar pengawasannya pada lima sektor utama yang dinilai paling rawan terjadi praktik lancung.

Kelima area tersebut adalah sektor bisnis, pelayanan publik, sumber daya alam (SDA), politik, dan hukum.

Asep mencontohkan beberapa kasus nyata yang sedang dan telah ditangani di sektor-sektor sensitif tersebut.

“Contoh di area pelayanan publik. Nah ini, kasus dugaan pemerasan RPTKA (di Kemenaker),” ujar Asep.

Tak hanya di pusat, gurita korupsi juga menyasar kekayaan alam di daerah.

“Nah, lanjut lagi sekarang yang ke area sumber daya alam, ini kasus di Kalimantan Tengah dan lain-lain. Silakan, lanjut lagi. Ini terkait masalah politik, nah ini penyuapan yang kemudian ini area hukum,” jelasnya lebih lanjut.

Menutup keterangannya, Asep menegaskan bahwa keberhasilan penindakan yang dilakukan KPK tidak semata-mata karena kerja internal lembaga saja. Sinergitas antara KPK dan laporan serta pengawasan dari masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas tikus berdasi.

Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar ruang gerak koruptor semakin sempit. Asep menekankan bahwa peran aktif masyarakat patut mendapatkan apresiasi tinggi dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di tanah air.