REGIONAL:
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis lima tahun penjara bagi mantan Sekretaris MA, Nurhadi, atas kasus gratifikasi.
- Majelis hakim menyatakan Nurhadi bersalah menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang senilai Rp137,1 miliar pada 1 April 2026.
- Penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, berencana mengajukan upaya hukum kasasi karena menilai putusan pengadilan tidak memberikan keadilan.
Suara.com - Penasihat Hukum Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail mengaku akan menyarankan agar kliennya mengajukan kasasi.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Nurhadi untuk tetap dihukum 5 tahun penjara.
“Tentu kami akan anjurkan Pak Nurhadi agar Kasasi. Sebab, putusan PN itu adalah putusan yang tidak adil dan tidak menimbulkan kepastian hukum,” kata Maqdir kepada wartawan, Jumat (22/6/2026).
Dia meyakini bahwa kliennya tidak bersalah dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini.
“Lagi pula perbuatan yang didakwakan itu tidak pernah dibuktikan sebagai perbuatan pidana. Kalau ada gratifikasi tidak pernah dibuktikan, siapa yang kasih gratifikasi dan kapan itu diberikan? Masa pinjaman dengan jaminan menantu Pak Nurhadi dari dianggap sebagai kejahatan?” tutur Maqdir.
“Ini betul-betul putusan yang tidak bisa diterima akal sehat,” tandas dia.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk tetap dihukum 5 tahun penjara.
"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara lima tahun kepada Nurhadi.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi bersalah dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari.
Lebih lanjut, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan.
Putusan ini diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara.
Jaksa juga menuntut agar Nurhadi mendapatkan hukuman berupa kewajiban membayar denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara.
Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa Nurhadi menerima uang gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dari para pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
TERPOPULER
