Menteri PANRB Tekankan Transformasi Digital Harus Sesuai Realitas Masyarakat

Suara.com - Transformasi digital di Indonesia bukan sekadar upaya modernisasi. Namun juga mengedepankan keadilan serta memastikan bahwa teknologi dapat menghapus hambatan, bukan justru menciptakan hambatan baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini masa depan tata kelola transformasi digital harus berlandaskan pada kepercayaan.

"Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat,” kata Rini saat menyampaikan keynote speech pada acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium, di Seoul, Korea Selatan, Jumat, (22/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia memahami tantangan ini dengan mendalam. Saat ini, Indonesia memiliki salah satu populasi pengguna digital terbesar di dunia, dengan lebih dari 229 juta pengguna internet.

“Sebagai negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau dan menjadi rumah bagi lebih dari 280 juta orang, kami memahami jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial,” ujarnya.

Bagi masyarakat biasa, transformasi tidak pernah dirasakan melalui istilah-istilah teknis. Mereka merasakan peran pemerintah melalui sesuatu yang jauh lebih personal, yaitu melalui berbagai momen.

Momen tersebut antara lain ketika layanan publik berjalan lancar di tengah krisis, momen ketika seorang warga lanjut usia tidak lagi merasa lelah berurusan dengan birokrasi, momen ketika seorang pencari kerja muda dapat mengakses peluang secara instan karena basis data akhirnya terhubung, serta momen ketika seorang ibu di desa terpencil tidak lagi harus mengorbankan penghasilannya sehari-hari hanya untuk bepergian dan mengurus dokumen administratif dasar bagi keluarganya.

“Inilah momen-momen ketika pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang. Layanan publik bukanlah sistem abstrak. Layanan tersebut menentukan apakah mempermudah atau mempersulit. Apakah warga merasa dilibatkan, atau sepenuhnya dilupakan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkuat Digital Public Infrastucture (DPI) melalui identitas digital yang tangguh, sistem pembayaran digital terintegrasi, pertukaran data yang aman, layanan yang efisien, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia juga sedang mengembangkan INAku, sebuah portal terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan layanan publik menjadi satu proses yang terhubung.

“Yang lebih penting lagi, kami memastikan sistem-sistem pendukung ini memberikan dampak nyata dan langsung bagi warga biasa,” kata Rini.

Lebih lanjut Rini menyampaikan bahwa secara bersamaan Pemerintah Indonesia juga mempercepat penerapan kerangka kerja identitas digital nasional yang dikenal sebagai Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta layanan lintas lembaga yang didorong oleh data pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD telah menghubungkan jutaan pengguna dengan layanan publik penting dan SPLP menjadi infrastruktur interoperabilitas nasional.

Di luar portal yang berorientasi pada warga, Indonesia secara strategis memanfaatkan GovTech. Pemerintah Indonesia memandang GovTech bukan sekadar kumpulan platform digital, melainkan sebagai pendorong institusional untuk transformasi seluruh pemerintahan. GovTech menjembatani kesenjangan antara perancangan dan pelaksanaan kebijakan, memastikan interoperabilitas kelembagaan, serta mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada warga.

“Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren dapat dipercaya,” pungkasnya.***