REGIONAL:
- Anggota DPR RI Marinus Gea mendesak Kanwil KemenHAM Banten mengimplementasikan program HAM nyata agar dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
- Marinus meminta evaluasi program sosialisasi UMKM agar lebih fokus pada perlindungan hak tenaga kerja di wilayah industri Banten.
- Ia mengusulkan keterlibatan Kanwil HAM dalam penyusunan visi misi calon kepala daerah demi menjamin kebijakan selaras nilai-nilai HAM.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya implementasi program hak asasi manusia (HAM) yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di Provinsi Banten.
Dalam pertemuan bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, Marinus menilai isu HAM tidak boleh hanya berhenti pada pelaporan administratif, melainkan harus menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan persoalan HAM merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang perlu dijalankan secara serius.
Marinus mengingatkan pentingnya implementasi yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Masalah HAM ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, implementasinya harus nyata dan dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi laporan formal,” ujar Marinus, Kamis (21/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti program sosialisasi terhadap 65 pelaku UMKM yang dipaparkan Kanwil KemenHAM Banten.
Menurutnya, efektivitas program tersebut perlu ditinjau kembali mengingat Banten dikenal sebagai wilayah industri dengan dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks.
Marinus menilai isu perlindungan buruh dan hak pekerja seharusnya mendapat perhatian lebih besar dalam penguatan HAM di daerah.
“Banten ini daerah industri. Banyak persoalan buruh dan hak-hak pekerja yang harus menjadi perhatian. Jadi, program sosialisasi kepada UMKM perlu dilihat kembali sejauh mana dampaknya terhadap penguatan HAM di daerah,” ujarnya.
Selain itu, legislator asal Dapil Banten III tersebut mendorong agar Kanwil HAM dilibatkan sejak tahap penyusunan visi dan misi calon kepala daerah sehingga kebijakan yang lahir nantinya lebih selaras dengan nilai-nilai HAM.
“Ke depan harus dipikirkan mekanisme agar Kanwil HAM dapat dilibatkan sejak proses penyusunan visi-misi calon kepala daerah. Dengan begitu, ketika terpilih nanti, program kerja mereka sudah sejalan dengan nilai-nilai HAM,” tegasnya.
TERPOPULER