Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa

Dwi Bowo Raharjo

Rabu, 20 Mei 2026 | 05:45 WIB
Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa
Peneliti Indonesia Legal Resource Center, Siti Aminah Tardi berorasi di depan Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026). (Suara.com/ Cornelius Juan Prawira)
baca 10 detik
  • Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi di depan Komnas HAM pada 19 Mei 2026 menuntut tanggung jawab negara.
  • Massa mendesak Presiden mengakui fakta pemerkosaan massal Mei 1998 guna mendorong pembentukan pengadilan HAM ad hoc.
  • Aksi tersebut melayangkan sebelas tuntutan mendesak kepada pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat dan perlindungan perempuan.

Suara.com - Momentum 28 tahun Reformasi diwarnai aksi solidaritas kuat di depan Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026) sore. Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar unjuk rasa guna menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai kekerasan sistematis yang menyasar tubuh perempuan.

Tak sekadar seremoni peringatan, aksi ini membawa pesan krusial: menghentikan impunitas dan menuntut pengakuan jujur atas sejarah kelam bangsa.

Ketua Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi, menegaskan bahwa mandat pengusutan tuntas kasus kekerasan seksual—terutama Tragedi Mei 1998—berada di pundak Komnas Perempuan dan lembaga negara terkait. Namun, hingga kini, pengakuan resmi dari pemegang kekuasaan tertinggi masih absen.

"Kami berdiri di sini karena kami ingin mendesak negara untuk segera mengakui, terutama pemerintah Indonesia terutama lagi adalah Presiden Prabowo. Untuk segera melakukan tindakan politik mengakui fakta perkosaan massal Mei 98 dan kami melihat tuntutan itu sangat penting karena tanpa pengakuan maka tidak akan ada pengadilan," tegas Ika saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (19/5/2026).

Ika menyoroti mandeknya tindak lanjut atas dokumen temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Menurutnya, kemauan politik negara seolah lumpuh dalam menuntaskan fakta pemerkosaan massal yang terjadi secara sistematis puluhan tahun silam. Ia juga mengkritik peran legislatif yang dianggap tidak progresif.

"Yang seharusnya (menindaklanjuti) itu DPR berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 tahun 2000. Itu kan kewenangan ada pada DPR untuk segera menetapkan adanya pengadilan HAM ad hoc," jelasnya.

Aliansi Perempuan Indonesia membawa sejumlah poster saat aksi di depan Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). (Suara.com/Cornelius Juan Prawira)
Aliansi Perempuan Indonesia membawa sejumlah poster saat aksi di depan Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). (Suara.com/Cornelius Juan Prawira)

Melawan Penyangkalan Sejarah

Suasana memanas ketika Ika menyinggung pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dinilai menyangkal fakta pemerkosaan Tragedi Mei 1998. API memastikan tidak akan tinggal diam dan telah berkoordinasi dengan koalisi sipil untuk menempuh jalur hukum, termasuk gugatan balik di PTUN.

baca juga

"Jadi kita tidak menyerah karena kita tahu bahwa selalu ada potensi kekerasan tersebut berulang. Ketika negara tidak serius untuk melakukan pengusutan tuntas dan mengadili aktor-aktor intelektual di baliknya," pungkas Ika dengan nada tegas.

Dalam aksi tersebut, massa melayangkan 11 butir tuntutan mendesak kepada pemerintah:

  1. Pengakuan Kegagalan Negara: Menuntut Presiden RI mengakui kelalaian negara dalam melindungi hak hidup perempuan serta mencegah kekerasan berbasis gender (KBG) dan femisida.
  2. Jaminan Layanan Kelompok Rentan: Memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi perempuan korban konflik, masyarakat adat, buruh, dan kelompok rentan tanpa diskriminasi.
  3. Hentikan Impunitas & Tarik Militer dari Papua: Mendesak penghentian penyangkalan sejarah pelanggaran HAM berat (1965, Mei 1998, kasus Marsinah) serta penarikan tentara dari Tanah Papua.
  4. Hentikan Pendekatan Militeristik: Mendesak Menko Polhukam menghentikan operasi militer di Papua yang mengorbankan warga sipil dan perempuan.
  5. Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat: Menuntut Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti penyelidikan perkosaan massal Mei 1998 dan Tragedi 1965.
  6. Akses Kesehatan di Wilayah Konflik: Menjamin layanan kesehatan reproduksi dan psikosial bagi perempuan dan anak di pengungsian atau wilayah konflik.
  7. Investigasi Independen Kasus Femisida: Mendorong lembaga negara melakukan investigasi komprehensif atas dampak konflik terhadap perempuan.
  8. Edukasi Publik Sejarah HAM: Mendesak Kementerian Kebudayaan menghentikan penyangkalan sejarah dan mengedukasi publik dengan perspektif korban.
  9. Dokumentasi Perjuangan: Mendorong akademisi dan media mendokumentasikan sejarah perjuangan perempuan korban kekerasan sebagai ingatan kolektif.
  10. Rawat Ingatan Sipil: Mengajak masyarakat menolak normalisasi kekerasan terhadap perempuan.
  11. Mekanisme Pencegahan Femisida Nasional: Membangun sistem pencegahan nasional melalui penguatan kebijakan, data, dan reformasi aparat hukum yang berperspektif korban.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:52 WIB

Ada Apa? Prabowo Paparkan APBN 2027 Besok Pagi, Bukan 16 Agustus

Ada Apa? Prabowo Paparkan APBN 2027 Besok Pagi, Bukan 16 Agustus

Bisnis | Selasa, 19 Mei 2026 | 19:06 WIB

Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Aksi 28 Tahun Reformasi di Komnas HAM

Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Aksi 28 Tahun Reformasi di Komnas HAM

Foto | Selasa, 19 Mei 2026 | 18:51 WIB

Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo

Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 18:51 WIB

Terkini

KPK Selidiki Tambang Emas Ilegal di Sekotong, Potensi Omzet Capai Rp1,08 Triliun Setahun

KPK Selidiki Tambang Emas Ilegal di Sekotong, Potensi Omzet Capai Rp1,08 Triliun Setahun

Bali | Rabu, 18 November 2026 | 13:44 WIB

Xiaomi 18 Pro Series Segera Masuk Indonesia, Bawa Layar Belakang dan Kamera Leica 200MP

Xiaomi 18 Pro Series Segera Masuk Indonesia, Bawa Layar Belakang dan Kamera Leica 200MP

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 13:44 WIB

BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding, Tingkatkan Literasi Keuangan Anak

BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding, Tingkatkan Literasi Keuangan Anak

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 13:42 WIB

Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?

Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 13:40 WIB

Hong Kong Open 2026: Putri KW dan Amri/Nita Lolos ke 16 Besar

Hong Kong Open 2026: Putri KW dan Amri/Nita Lolos ke 16 Besar

Sport | Rabu, 18 November 2026 | 13:38 WIB

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru: Bisa Daring

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru: Bisa Daring

News | Rabu, 18 November 2026 | 13:36 WIB

Waralaba KFC Pailit, 44 Gerai Ditutup

Waralaba KFC Pailit, 44 Gerai Ditutup

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 13:35 WIB

Apakah Swafoto untuk CPNS 2026 Harus Pakai Baju Putih? Simak Ketentuannya

Apakah Swafoto untuk CPNS 2026 Harus Pakai Baju Putih? Simak Ketentuannya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 13:35 WIB

Dasco: Saya Dukung Kebebasan Bicara Sipil, Meski Sering Difitnah

Dasco: Saya Dukung Kebebasan Bicara Sipil, Meski Sering Difitnah

News | Rabu, 18 November 2026 | 13:31 WIB

Digerebek Nyabu di Kosan, Kapolda Sulsel Pastikan Tak Ada Istimewa untuk Bripka ZLF

Digerebek Nyabu di Kosan, Kapolda Sulsel Pastikan Tak Ada Istimewa untuk Bripka ZLF

Sulsel | Rabu, 18 November 2026 | 13:30 WIB

×